in , , ,

Berlaku Untuk UMKM , Tarif Pajak Penghasilan Final Turun 0,5 Persen

Oleh RENNY RAHAYU
Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) – Dengan telah dikeluarkannya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, melalui PP No.23 Tahun 2018, maka dengan ini pemerintah telah menerapkan penurunan tarif dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen.

“Jadi penurunan PPh Final ini berlaku untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan penurunan sebesar 0,5 % dari sebelumnya. Ini berlaku bagi UKM yang memiliki omset sebesar Rp4,8 Miliar dalam setahun,”ujar Kepala Kantor Dirjen Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika kepada wartawan, Rabu (18/7) di Kantor DJP Riau dan Kepri, Pekanbaru.

Dijelaskannya, bahwa penurunan tarif pajak ini berlaku terhitung 1 Juli 2018 dengan ketentuan bagi pelaku usaha yang memiliki penghasilan sebesar Rp4,8 Milyar dalam setahun, yang disertai dengan adanya batasan waktu. “Jadi dengan diberlakukannya peraturan baru ini, maka terhitung 1 Juli kemarin akan kita mulai dari O, dan jika melewati batas waktu maka kita akan melakukan penyisiran ataupun mediasi guna menghindari dari pembayaran tarif normal,”paparnya.

Adapun tujuan dilakukannya penurunan tarif ini guna mendorong pertumbuhan penerimaan pajak khususnya dari sektor UMKM.Sehingga bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.

“Disini, pemerintah memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang Iebih berkeadilan. Selain itu juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia,”tambahnya.

Dilanjutkannya, dengan adanya pemberlakuan PP ini diharapkan bahwa beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi Iebih kecil. Sehingga para pelaku UMKM tersebut mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

“Kedepan Pelaku UMKM ini diharapkan akan semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Sekaligus juga bisa menjaring wajib pajak baru dan mereka bisa mempersiapkan diri, sebelum wajib pajak itu melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan,”ungkapnya.

Untuk batasan waktu yang telah ditetapkan tersebut yakni untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun dan terakhir untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun,”pungkasnya. ***

Comments

1.773 Pelajar SMA/SMK se-Riau Ikut UN Perbaikan 

Digelar di 3 Mal, Road to Toyota Expo Pamerkan 3