Kongkalikong Plat Merah Terungkap, TPPU Penyertaan Modal ke PT BLJ

PEKANBARU (HR)- Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ke PT BLJ tahun 2012 kembali memanas, kongkalikong di antara perusahaan plat merah Provinsi Riau semakin terkuak.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (18/7) itu duduk di kursi pesakitan Yusrizal Andayani, Direktur Utama (Dirut) PT BLJ dan pemeriksaan saksi, yaitu mantan General Manager (GM) PT PIR, Tri Ranti, dan Komisaris PT PIR, OK Nizamil.

Kasus ini berawal pada tahun 2012 Pemkab Bengkalis mengucurkan uang Rp300 miliar ke PT BLJ. Namun uang ratuasan miliar tersebut disalah gunakan dalam membangun pembangkit listrik tenaga gas dan ual (PLTGU) di dua lokasi di Bengkalis, yaitu di Desa Buruk Bakul dan Kecamatan Pinggir hingga dua proyek itu tak tuntas.

Kemudian uang ratusan miliar itu diketahui digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya, untuk membeli PT SCR yang notabene merupakan anak perusahaan PT PIR senilai Rp2 miliar. Sebelumnya, PT PIR hanya membeli perusahaan perseorangan yang kala itu masih bernama CV SCR senilai Rp135 juta.

Loading...

Diterangkan saksi Tri Ranti, kebijakan PT PIR membeli CV SCR atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). “Kami membeli (CV SCR) sekitar Rp135 juta. Saya tak ingat, kira-kira beli tahun 2011,” ungkap Tri di hadapan majelis hakim yang diketuai Khamazaro Waruwu itu.

Berselang setahun, PT PIR kemudian berencana menjual CV SCR yang sudah berstatus perseroan terbatas (PT). Proses pengumuman penjualan PT SCR dilakukan secara tertutup.
“Waktu itu kita menawarkan, dan PT BLJ menawar lebih tinggi. Itu tahun 2012, kalau tidak salah Rp 2 miliar,” lanjut Tri Ranti.

Mendengar penjelasan itu, Hakim Khamazaro kemudian mengejar fakta terkait proses pembelian ini. Ia mempertanyakan mekanisme pelepasan saham di anak perusahaan PT PIR yang merupakan BUMD Riau tersebut.

“Tahu tidak, uang PT BLJ itu uang negara, dan uang PT PIR juta uang negara. Sekarang PT PIR menjual ke BLJ, apakah proses itu sesuai aturan,” cecar Khamazaro.

Mendapat pertanyaan itu, saksi Tri mengatakan jika proses penjualan anak perusahaan itu juga dilakukan atas dasar keputusan RUPS PT PIR kala itu. Jawaban ini lantas sempat membuat Hakim Khamazaro kesal, karena ada hak yang tidak dilakukan oleh PT PIR saat itu selaku perusahaan BUMD yang memegang uang negara.

“Ini aset negara, ada tim penilai ada perusahaan yang mengajukan penawaran. Kalau tidak ini abal-abal, pandai-pandai aja,” kesalnya.
Hakim Khamazaro kemudian menegaskan aturan pemerintah dalam proses pelepasan aset milik negara. “Ada perpres (Peraturan Presiden,red) yang mengatur pelepasan aset,” katanya.

Tidak lantas mengintrospeksi diri, Tri Ranti malah menyebut aturan ini hanya berlaku untuk BUMN saja. Mendengar penjelasan itu, terang membuatku kekesalan Khamazaro bertambah.
“Jadi kalau BUMD bisa bebas merampok uang negara,” tanya Khamazaro lagi yang dijawab tidak, dan kemudian terdiam.

Sementara itu, saksi lainnya OK Nizamil, lebih banyak menjawab lupa dan tidak tahu atas pertanyaan yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim. Faktor usia yang sudah lanjut membuat salah seorang OK Nizamil tidak mampu lagi mengingat secara detail tentang persoalan ini.

Terlihat dari jawabannya saat ditanya mengenai izin RUPS dalam pembelian CV SCR oleh PT PIR. “Saya tidak ingat, yang mulia,” sebutnya.

Untuk diketahui, selain Yusrizal Handayani juga terdapat pesakitan lainnya dalam kasus ini, yaitu Suhernawati.

Terkait dengan Suhernawati, JPU belum bisa menghadirkannya ke persidangan. Pasalnya, dia tengah menunggu putusan kasasi dalam perkara lain di Bogor, dan pihak JPU belum mendapat izin dari PN Bogor.(dod)