alani Tahap II Jaksa Tahan 2 Tersangka Korupsi Fisip UR.

PEKANBARU,

Penahanan mantan Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Heri Suryadi, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru. Dia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Fisip UR.

Dia tidak sendiri. Bersamanya turut ditahan Ruswandi yang mantan karyawan PT Waskita Karya (WK). Dalam perkara ini, Ruswandi merupakan Komisaris PT Usaha Kita Abadi yang mengerjakan proyek pembangunan gedung Fisip UR. Berbeda dengan Heri, Riswandi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pekanbaru.

Loading...

Keduanya ditahan setelah penyidik Polresta Pekanbaru melimpahkan penanganan perkara berupa penyerahan para tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Senin (30/7). Proses tahap II itu dilakukan karena berkas keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21.

“Berkas keduanya telah P21, dan hari ini proses tahap II-nya,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru Ahmad Fuady di ruangannya, Senin siang.

Pantauan Haluan Riau, kedua tersangka mendatangi Kantor Kejari Pekanbaru sekitar pukul 10.30 WIB, dengan didampingi penyidik Polresta Pekanbaru. Sesampainya di sana, mereka langsung menunju lantai 3, tepatnya di ruangan ekspos bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru.

JPU selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi dan barang bukti untuk memeriksa kelengkapan tahap II. Selain itu, kedua tersangka juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru. Oleh tim medis, keduanya dinyatakan sehat.

Untuk mempermudah proses persidangan nantinya, keduanya dilakukan penahanan. Dimana, Heri Suryadi ditahan di Lapas Pekanbaru, dan Ruswandi ditahan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

“Heri ini telah berstatus terpidana dalam perkara di Batam. Makanya dia kita tempatkan di Lapas Pekanbaru,” sebut mantan Kasi Pidum Kejari Batam yang akrab disapa Fuad itu seraya mengatakan, Heri telah diputus bersalah dalam perkara korupsi pengadaan Program Integrasi Akademik dan Administrasi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Batam, dengan vonis 1,5 tahun penjara.

Dengan telah dilakukannya proses tahap II ini, JPU akan menyiapkan surat dakwaan terhadap keduanya, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

“Dalam waktu dekat, berkas perkara akan kita limpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan,” pungkas Fuad.

Untuk diketahui, selain perkara ini, Ruswandi juga menjadi pesakitan dalam perkara pengrusakan plang nama. Perkaranya juga telah bergulir di pengadilan bersama terdakwa lainnya Nasrun Effendi yang merupakan mantan Asisten II Setdaprov Riau. Dalam perkara tersebut, keduanya tidak ditahan.

Kembali ke perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Fisip UR, perkara ini juga menjerat tiga tersangka lainnya. Mereka adalah berinisial Z selaku PNS di UR, selanjutnya ada BJ selaku pihak swasta, dan EG selaku PNS.

Dari informasi yang dihimpun, Z yang merupakan dosen di UR, menjabat selaku Ketua Tim Teknis pembangunan proyek yang dilakukan pada 2012 lalu. Sementara BJ dari pihak rekanan, dan EG merupakan mantan Kabag ULP Pemprov Riau.

Dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Fisip UR tahun 2012 lalu, terlihat dari awal pelaksanaan proses lelang pada 2012 silam. Saat itu, proses lelang diketahui gagal hingga 2 kali. Akibatnya, Panitia Lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.

Sejatinya, yang boleh mengerjakan proyek tersebut adalah peserta lelang yang telah mendaftar. Karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Namun, oleh Panitia Lelang dipilihlah rekanan yang tidak sama sekali mendaftar.

Masih dari informasi yang diterima, proses penunjukkan tersebut dilakukan oleh Panitia Lelang bersama Z yang tak lain merupakan Ketua Tim Teknis kegiatan tersebut. Adapun kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang diduga dipalsukan di depan Panitia Lelang dan Z. Adapun pihak yang diduga memalsukan berinisial W.

Dalam pengerjaannya, pada akhir Desember 2012 pekerjaan tidak selesai, hanya sekitar 60 persen. Namun anggaran tetap dicairkan 100 persen. Disinyalir ada kongkalikong antara Tim Teknis dalam hal ini oleh Z, yang menyatakan kalau pengerjaan sudah 100 persen.

Kendati bermasalah, perusahaan rekanan tidak diblacklist oleh Panitia, dan juga tidak dikenakan denda. Menurut aturan, besaran denda adalah 5 persen dari total anggaran, yang diyakini sebesar Rp9 miliar, yang bersumber dari APBN Perubahan Tahun 2012.

Akibatnya, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp940.245.271,82. Angka itu berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(Dod)