Selewengkan Anggaran Dinas Eks Kadishut Kampar Dituntut 7,5 Tahun Penjara

PEKANBARU ,

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kampar, Muhammad Syukur, dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dinas di institusi yang dipimpinnya. Untuk itu, Syukur dituntut dengan pidana selama 7,5 tahun penjara.

Demikian terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (1/8). Adapun agenda persidangan adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim yang diketuai Arifin.
“Menuntut terdakwa Muhammad Syukur dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan yang sudah dijalani,” ujar BP Ginting selaku JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar.

Loading...

Selain pidana badan, Syukur juga dituntut membayar denda sebesarbRp200 juta atau subsider 3 bulan penjara, dan dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,71 miliar lebih.

“Satu bulan setelah putusan tetap, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara. Kalau tak mencukupi, dapat diganti dengan hukuman penjara selama 4 tahun,” lanjut BP Ginting dalam tuntutannya.

Sementara terdakwa lainnya, Dedi Gusman yang merupakan Bendahara di Dishut Kampar dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara atas perbuatannya sebesar Rp900 juta subsider 3 tahun penjara.

Oleh JPU, keduanya dinilai bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Atas tuntutan itu, kedua terdakwa kompak menyatakan tidak mengajukan pledoi atau pembelaan.

Namun mereka hanya mengajukan permohonan kepada majelis hakim, dan menyatakan menyesali perbuatannya. Mereka juga mengatakan masuh mempunyai tanggungan anak dan istri dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan.

“Saya mohon pada majelis hakim agar bisa menjalani masa sisa hukuman di Bangkinang,” pinta Syukur kepada majelis hakim.

Sementara, JPU menyatakan tetap pada tuntutannya. Selanjutnya majelis hakim mengangendakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada pekan mendatang.
Dari dakwaan JPU diketahui bahwa perbuatan Syukur dan Dedi Yusman terjadi pada tahun 2014 dan 2015 silam. Saat itu, dianggarkan dana untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pegawai di Dishut Kampar.

Namun dana tersebut digunakan terdakwa tidak sesuai peruntukannya. Terdakwa Syukur memerintahkan Dedi Gusman untuk memotong anggaran perjalanan kepada PPTK dan membuat SPPD fiktif.

Pemotongan dilakukan sebesar 20 sampai 25 persen. Dana yang dipotong disebutkan terdakwa untuk kegiatan operasional di Dishut Kampar. Kenyataannya uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan biaya operasional yang berhubungan dengan terdakwa.

Akibat perbuatan itu, Syukur tidak bisa mempertanggung jawabkan uang sebesar Rp2,71 miliar lebih sedangkan Dedi Gusman Rp900 juta lebih. Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau ditemukan kerugian negara Rp3,684.933.346.