Kantor LPJK Tak Kunjung Ditempati PUPR Riau Belum Selesaikan Kendala Teknis

PEKANBARU (HR)- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau belum bisa menempati kantor yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau di Jalan Sumatera Pekanbaru.

Pasalnya hingga kini masih ada kendala teknis yang belum diselesaikan Dinas PUPR Riau terkait penempatan bangunan tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi saat dikonfirmasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Barang Milik Daerah, Muhammad Arifin, Selasa (7/8). Dikatakan Arifin, pihaknya sangat konsern terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, termasuk dengan bangunan yang rencananya diperuntukkan untuk LPJK Riau.

“Sekarang itu telah tercatat di kartu inventaris barang Dinas PUPR Riau,” ungkap Arifin saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Loading...

Diakui Arifin, memang telah ada permohonan dari pihak LPJK Riau untuk bisa segera menempati bangunan itu. Agar hal itu bisa direalisasikan, ada aturan yang dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

“Berdasarkan itu, Dinas PUPR mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk penetapan status penggunaan aset. Kemudian itu kami proses,” lanjutnya.

Namun proses itu mengalami kendala teknis. Kendala itu, katanya, ada di Dinas PUPR Riau. Kendala pertama, sebutnya, di dalam Permendagri itu mengatur bahwa pihak lain yang yang menerima adalah pihak yang secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi OPD.

“Oleh karena itu kami meminta surat keterangan dari Dinas PUPR bahwa LPJK itu memang secara langsung menunjang tupoksi. Itu surat belum kami terima. Padahal kami sudah berkoordinasi dengan pengurus barangnya,” sebut Arifin.

Lalu yang kedua, jelasnya, di dalam Surat Keputusan (SK) penetapan status penggunaan yang dioperasikan pihak lain, harus diketahui nilai aset barang. “Yang nilai aset itu lah yang kami sedang koordinasikan dengan Dinas PUPR Riau, apakah nilai itu sudah berubah atau masih tetap,” katanya.

“Dua hal itu saja lagi. Itu yang belum kita terima,” sambungnya menegaskan.

Terkait dua hal itu, Arifin mengatakan pihaknya telah menyampaikannya ke Dinas PUPR, baik melalui surat maupun secara lisan. “Karena kita sering jumpa, lewat telepon juga kita koordinasikan dengan pengurus barang supaya cepat dianukan, supaya itu cepat dikasih ke kita. Biar kita proses itu,” pungkas Arifin.

Untuk diketahui, kantor yang direncanakan untuk LPJK Riau itu berlokasi di Jalan Sumatera, bersebelahan dengan Lapangan Tenis Pelti Kota Pekanbaru, dan tak jauh dari kantor Lurah Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota.

Pembangunan kantor dikerjakan PT Sabarjaya Karyatama dengan harga penawaran hampir Rp4,5 miliar. Adapun sumber dana dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2016.

Usai dibangun, hingga kini kantor tersebut belum juga ditempati. Akibatnya, bangunan tersebut kini dalam kondisi yang memprihatinkan.

Memasuki kawasan kantor, kondisi tidak terawat mulai terlihat. Halaman kantor ditutupi dedaunan yang mengering.

Dilihat secara dekat kondisi kantor, bangunan yang dalam keadaan terkunci itu telihat kumuh tak terawat. Teras yang dipasang keramik terlihat kusam. Karena terkunci, kondisi tersebut dalam hanya bisa terlihat dari celah kaca buram yang menghiasi bangunan depan kantor.

Kondisi dalam tak jauh berbeda. Meski hanya terpantau bagian lantai satu, namun dapat terlihat lantai keramik yang kusam yang dihiasi sampah, plafon yang terlepas di sejumlah sisi. Tak hanya itu, cat dinding kusam dan terkelupas. Kondisi ini sangat ironis mengingat usia bangunan belum genap berumur dua tahun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto mengatakan, belum ditempatinya kantor LPJK Riau itu bukan lagi menjadi urusan mereka.

“Itu (penempatan kantor,red) bukan domain kami lagi. Kami hanya membangun ya,” ungkap Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto, saat dikonfirmasi belum lama ini.

Belum ditempatinya bangunan itu diduga karena belum keluarnya izin dari Pemprov Riau. Pihak LPJK Riau sendiri mengaku telah lama menyurati Pemprov untuk izin penempatan kantor. Namun hingga kini, izin tersebut tak kunjung diberikan.

“Kalau yang membangun, sudah (menyerahkan ke pemerintah). Hanya SK (Surat Keputusan,red) penempatan bukan pada kita. Nanti tanya sama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,red) sebagai sebagai pengelola aset,” pungkas Dadang.

Kembali ke rekanan proyek, PT Sabarjaya Karyatama sendiri juga merupakan rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru. Proyek itu diduga bermasalah dan saat ini tengah diusut Kejari Pekanbaru.