oleh

Korupsi Pengadaan Komputer di Diskominfotik Riau

Berlanjut, Giliran PT Prisma Solusindo Diperiksa

PEKANBARU (HR)-Meskipun seluruh kelebihan bayar dalam pengadaan komputer dan server di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Riau telah dikembalikan, namun penyidikan dugaan rasuahnya tetap berlanjut. Hal itu ditandai dengan pemeriksaan saksi dari pihak swasta pada awal pekan kemarin.

Adapun saksi yang dimaksud adalah dari pihak PT Prisma Solusindo. Perusahaan yang berkantor di Jakarta itu adalah salah satu penyedia perlengkapan komputer dan server.
PT Prisma Solusindo bukanlah pemenang lelang proyek dengan pagu anggaran Rp8,8 miliar yang bersumber dari APBD Riau 2016 itu. Pemenang lelang dalam kegiatan ini adalah PT SMRT. Namun, PT SMRT membeli beberapa perangkat komputer dan server ke PT Prisma Solusindo.

Diduga, harga pembelian perangkat itu di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) yang diterbitkan oleh pihak Diskominfotik. Sejatinya, pihak rekanan harus mengacu ke HPS itu. Sehingga, ada kelebihan bayar dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belakangan diketahui, HPS itu diduga dinaikkan nilainya dibanding harga pasar.
Kembali ke pemeriksaan saksi, PT Prisma Solusindo diwakilkan seorang petingginya. Dia diketahui bernama Hendra, dan menjalani pemeriksaan di ruang Pidans Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Senin (20/8) lalu.

“Iya, ada perwakilan perusahaan penyedia perangkat komputer, kemarin datang untuk dimintai keterangannya. Dia sebagai saksi dalam rangka melengkapi proses penyidikan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas) Kejati Riau, Muspidauan, Rabu (22/8).

Pihak perusahaan tersebut, kata Muspidauan, dimintai keterangan terkait proses pengadaan pengadaan komputer dan server di Diskominfotik Riau. .”Jadi proyeknya kan pengerjaan server. Ada rangkaian jaringan dan alat-alatnya. Dia beli ke banyak perusahaan lain perangkat-perangkatnya ini. Barulah perusaahan pemenang tender yang merakitnya,” terang mantan Kasi Datun Kejari Pekanbaru itu.

Keterangan saksi ini kata Muspidauan, diperlukan dalam rangka penyusunan berkas penyidikan, sekaligus untuk mematangkan penetapan tersangka nantinya.

“Tersangkanya belum ada, nanti kita lengkapi dulu proses penyidikannya. Gelar perkara dulu, baru penetapan tersangka,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, sebelumnya diketahui temuan BPK dalam LHP Provinsi Riau 2016 senilai Rp 3,1 miliar. Uang ini telah dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian dilakukan setelah perkara naik ke tahap penyidikan.

Kendati telah terjadi pengembalian uang temuan, penyidikan tetap terus dilanjutkan. Karena telah ditemukan dugaan tindak pidana. Hanya saja, pengembalian kerugian negara ini akan menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan tuntutan pada persidangan nantinya.

Dugaan korupsi tersebut diduga kuat bermula dari rekayasa pengaturan HPS barang. Hal ini diketahui setelah Penyidik Pidsus Kejati Riau mendalami ketika proses penyidikan.

Pengadaan komputer dan server di Diskominfotik Riau tahun 2016 memiliki nama kegiatan kegiatan pengadaan komputer/server, alat-alat studio, komunikasi dan implementation IOC Provinsi Riau. Adapun pagu anggaran sebesar Rp8,8 miliar yang bersumber dari APBD Riau tahun 2016.

Dari 45 perusahaan yang mengikuti lelang, PT SMRT berhasil menang dengan nilai penawaran Rp8,4 miliar. Untuk pengerjaannya, PT SMRT diketahui membeli sebagian alat komputer di salah satu toko elektronik yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.

Sama halnya dengan PT Prisma Solusindo, harga barang yang dibeli di toko elektronik di Jalan Tuanku Tambusai itu, juga di bawah HPS. Sehingga, muncul indikasi bahwa adanya rekayasa penghitungan HPS. Disinyalir ada permainan dalam penghitungan HPS yang seharusnya dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data akurat di pasaran.

Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: PRINT-07/N.4/Fd.1/07/2018 tanggal 6 Juli 2018. Sprindik itu ditandatangani Kepala Kejati Riau Uung Abdul Syakur.

Dalam proses penyidikan, sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk pemilik toko elektronik yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru itu. Selain itu, diperiksa juga dua karyawan PT Blue Power Technologi Software Company In South, Raly Syadanas dan Filindo Iskandar.

Keduanya merupakan tenaga ahli dari perusahaan yang beralamat di Centennial Tower 12 TH Floor, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pada kegiatan itu, PT Blue Power Technologi Software Company In South sendiri merupakan perusahaan pendukung (supporting).

Selain dua saksi yang disebutkan di atas, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi dari pihak Diskominfotik. Di antaranya, Kepala Diskominfotik Riau Yogi Getri, yang merupakan Pengguna Anggaran (PA). Lalu, Edi Yusra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut.

Penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi dari Kelompok Kerja (Pokja) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau, dan Dedi Hasparizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut.(Dod)

Comments

News Feed