oleh

Wabup Bengkalis Irit Bicara

PEKANBARU (HR)-Untuk kesekiankalinya, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir, Senin (3/9). Seperti sebelumnya, dalam perkara itu Muhammad masih berstatus sebagai saksi.

Pantauan Haluan Riau, Muhammad yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, mendatangi Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau di Jalan Gajah Mada Pekanbaru, sekitar pukul 09.00 WIB. Sesampai di sana, Muhammad langsung masuk guna menjalani pemeriksaan yang berlangsung tertutup.

Sekitar pukul 14.00 WIB, pemeriksaan selesai. Dia tampak terburu-buru berjalan keluar ruangan dengan didampingi dua orang pria. Saat dikonfirmasi terkait kedatangannya, orang nomor dua di Negeri Junjungan itu memilih irit berbicara. Bahkan, seorang pria berkemeja ungu yang ikut mendampinginya, berupaya melarang wartawan untuk mewawancarai Muhammad.

“Nanti saja. Nanti saja, ya,” kata pria itu berupaya menghalangi wartawan.
Tidak puas, sejumlah pertanyaan kembali diarahkan kepada Muhammad. Lagi-lagi, Muhammad tutup mulut, dan bergegas menuju mobil Toyota Fortuner warna hitam, bernomor polisi H 8328 ZZ, yang telah menantinya di halaman kantor Ditreskrimsus Polda Riau. Sebelum memasuki mobil, Muhammad sempat melontarkan ucapan terimakasih kepada wartawan.

“Makasih, ya,” singkat Muhammad sebelum menutup pintu mobilnya.
Kedatangan Muhammad diketahui diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Inhil. Hal itu sebagaimana diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, saat dikonfirmasi terpisah. “Yang bersangkutan (Muhammad, red), sebagai saksi kasus pengadaan pipa transmisi,” kata Sunarto.

Dalam perkara ini, sudah ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya, yakni Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Sedangkan tiga tersangka lainnya, masih dirahasiakan oleh Polda Riau. Tak hanya kepada wartawan, Polda Riau juga merahasiakan nama tersangka kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Buktinya, tiga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim Polda ke Kejati, tak mencantumkan nama tersangka.

Dua SPDP diterima Kejati Riau pada Juni 2018 lalu. Satu lagi, pada pertengahan Agustus lalu. SPDP tersebut hanya menyebutkan bahwa ada penetapan tiga orang tersangka. Hanya saja, tak dicantumkan nama tersangkanya.
Saat ditanya siapa saja tiga tersangka yang ditetapkan itu, Kabid Humas Polda Riau juga belum bisa menyebutkannya. “Belum (bisa diekspos),” tandas Sunarto.

Namun, dari informasi yang dihimpun, dua dari tiga tersangka baru dalam SPDP tersebut, yakni dari pihak kontraktor dan konsultan pengawas. Kontraktor berinisial HA, dan Sy selaku konsultan pengawas.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan, juga belum mau menyebutkan siapa tersangka yang baru ditetapkan itu. Tapi, dia membenarkan adanya penambahan tersangka.

Tiga tersangka baru itu, atas pengembangan dari dua tersangka awal. Dalam proses penyidikan di Polda Riau, penyidik meyakini keterlibatan kedua tersangka awal dalam penyimpangan yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp1 miliar lebih.
Selain itu, dalam proses penyidikan, penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang dalam proyek tersebut menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, saat itu. Sebelumnya, Muhammad pernah diperiksa sebagai saksi, pada pertengahan 2017 lalu.

Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.
Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi ini.

Dalam kontrak pada rencana anggaran belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.

Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.
Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Namun anehnya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Tragisnya lagi, Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.(dod)

Comments

News Feed