PNS yang Terbukti Korupsi, PNS Korup Segera Dipecat, Termasuk di Riau

Jakarta (HR)- Pemerintah memberikan waktu hingga akhir tahun agar ribuan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah untuk diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Total PNS korup itu ada 2.357 orang, termasuk di Riau sebanyak 190 orang.

Pemberhentian tidak hormat bagi ribuan PNS itu termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

“Pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).
SKB itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiganya bersama dengan KPK beberapa waktu lalu. Nantinya pemecatan itu harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi dari SKB itu, maka akan ada sanksi.

Loading...

Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korup yang belum dipecat juga ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya yaitu 2.357 orang.

Tjahjo Kumolo juga menambahkan, pihaknya akan segera menghentikan gaji ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan koruptor.

Menurut Tjahjo, pihaknya akan melakukan rapat bersama MenPAN-RB Syafruddin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala ASN.

“Hari ini kami akan rapat dengan KPK, MenPAN-RB dan Kepala ASN untuk cari dengan detil 2.352 ASN yang kemarin ditemukan KPK,” kata Tjahjo di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis (13/9).

Tjahjo menuturkan, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh Sekda seluruh Indonesia supaya mengetahui siapa saja ASN yang terjerat kasus korupsi. Tjahjo menyebut paling lambat, Desember 2018 nasib ribuan ASN tersebut akan ditentukan.

“Paling lambat Desember sudah selesai. Yang masih menjabat harus segera diberhentikan. Disetop gajinya karena sudah ada UU-nya,” ujarnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, ada 2.674 pegawai negeri sipil terlibat tindak pidana korupsi, yang sudah dinyatakan inkracht atau sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, mereka masih menerima gaji.

Dari jumlah itu, PNS yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat sebanyak 317 orang. Sedangkan yang masih aktif, 2.357 PNS.(dtc, rol)