Pengawasan dan Pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017, 11 Komite DPD RI Gelar Raker dengan Pemprov Riau

PEKANBARU (HR)- Sebanyak 11 orang Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka Kunjungan Kerja Pengawasan atas Pelaksanaan UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Kantor Gubernur Riau, Senin (17/8).

Rapat Kerja dipimpin Asisten I Setdaprov Riau, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat H. Ahmad Syah Harrofie.

Tutur hadir jajaran SKPD terkait seperti Disnaker Provinsi Riau, PJTKI Dumai dan Pekanbaru, dan juga dari Imigrasi Pekanbaru. Turut hadir sejumlah Asosiasi Tenaga Kerja.
Adapun rombongan anggota Komite III DPD RI yang hadir dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara (Sumtera Utara), Intsiawati Ayus (Riau), H. Abu Bakar Jamalia (Jambi), Oni Suwarman (Jawa Barat), KH.

Loading...

Ahmad Sadeli Karim (Banten), H. Lalu Suhaimi Ismy (NTB), KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), Muhammad Rakhman (Kalimantan Tengah), H. Abd. Jabbar Toba (Sulawesi Tenggara), Stefanaus BAN Liow (Sulawesi Utara) dan Mesakh Mirin (Papua).

Dedi Iskandar Batubara, senator asal Sumatera Utara yang juga Ketua Komite III, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengundangan UU PPMI sejak November 2017 lalu memberi harapan besar bagi perbaikan, peningkatan dan kepastian hukum atas pelindungan pekerja migran.

Harapan atas perbaikan tersebut terakomodasi dari adanya berbagai kabaruan norma-norma dalam UU PPMI yang jauh lebih baik dari UU sebelumnya. UU ini menekankan pada besarnya peran pemerintah hingga pemerintahan tingkat desa dalam perlindungan pekerja migran.

Misalnya terlihat dari beralihnya tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran dari PPTKIS/PJTKI kepada pemerintah.

Secara teknis artinya pemerintah harus mengoptimalkan seluruh potensi lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah agar dipergunakan secara maksimal bagi pendayagunaan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran.

Kelemahan pemerintah terhadap pendataan pekerja migran juga disoroti dalam rapat kerja. Sulit bagi masyarakat awam bahkan keluarga pekerja migran untuk mengetahui informasi perihal peluang kerja di luar negeri apalagi perihal kasus-kasus terhadap pekerja migran dan penangananya di negara penempatan.

Oleh karena itu, menurut Instiawati Ayus, senator asal Riau, melalui UU PPMI ini pemerintah diamanatkan untuk wajib bukan saja melakukan sosialisasi terhadap berbagai informasi terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran tetapi juga membangun sistem informasi dan dokumentasi yang akurat, benar dan tidak menyesatnya, dengan kemudahan aksesibiltasnya bagi publik.

Delegasi Komite III DPD RI juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis – Latihan Kerja Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi Provinsi Riau; melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPT-LK tersebut. Dalam penjelasannya ketika menerima delegasi Komite III DPD RI, Kepala UPT-LK, H Bakhrum, mengharapkan para senator dapat memberikan dukungan peningkatan anggaran UPT-LK bagi revitalisasi maupun peremajaan seluruh fasilitas yang ada pada workshop berupa mesin-mesin dan perangkat automotif lainnya yang sejak tahun 1983 belum dilakukan revitalisasi.

Ketua Komite III Dedi Iskandar Batubara kepada Haluan Riau mengatakan, kedatangan pihaknya ke Riau adalah untuk memastikan UU No. 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) benar-benar sudah dijalankan oleh semua prangkat sampai ke tingkat daerah.

Intinya UU 18 /2017 berjalan dan mampu menjamin dan melindungi imigran terutama yang berada di luar negeri.

“Kenapa kita ke Riau karena ini kan wilayah transsit yang sangat sering digunakan untuk berpindah ke luar negeri seperti Malaysia. Karena di sini ada pintu yang resmi dan tidak resmi,” ujarnya.

Tentunya tidak banyak orang Riau bekerja keluar namun banyak keberangkatan dari Riau.
“Dari hasil rapat kita tadi kita melihat UU Nomor 18 Tahun 2017 ini belum tersosialisasi dengan baik sampai ke tingkat daerah. Ini dibuktikan dengan masih ada perangkat daerah belum memahami secara komprehensif UU ini. Kita minta Pemerintah tidak lagi pada tataran sosialisasi lagi, namun harus sudah esekusi,” tukasnya.(dik, adv)