oleh

pemutihan pajak kendaraan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

PEKANBARU (HR) – Kabar gembira bagi masyarakat Riau yang memiliki kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Pemerintah provinsi memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan dengan pemutihan atau penghapusan denda pajak. Pemutihan berlaku mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 30 November 2018.

Keringanan penghapusan denda pajak ini dijalani Pemprov Riau mengingat banyaknya pemilik kendaraan di seluruh wilayah Riau yang tidak membayar pajak dikarenakan besarnya denda yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai pajak kendaraan.

“Saya berharap masyarakat Riau bisa memanfaatkan keringanan ini. Manfaatkan waktu yang diberikan untuk menyiapkan segala sesuatunya, pajak yang tidak pernah dibayarkan segera dibayarkan dengan hanya membayarkan pokoknya saja,” kata Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Rabu (17/10).

Dijelaskan Plt Gubri, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan ini, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBBKB ini tidak mencapai target. Ia berharap dengan pemutihan ini PAD dari kendaraan bermotor ini semakin meningkat.

“Menjadi tugas kita menambah PAD, Kabupaten Kota bisa memanfaatkannya. Jangan lagi berleha-leha gunakan kesempatan ini segera,” kata Plt Gubri.

Sementara itu, Kepala Bada Pendapatan Daerah (Bappenda) Riau, Indra Putrayana menjelaskan, pihaknya telah melakukan razia dalam beberapa minggu ini. Dan hasilnya, banyak dari kendaraan yang terjaring razia yang menunggak pembayaran pajaknya. Untuk itulah Pemprov Riau memberikan keringanan kepada masyarakat untuk pemutihan denda.

“Yang Nunggak pajak itu mencapai 30 persen, dari razia yang kami gelar dari 300 kendaraan yang terjaring hampir setengahnya nunggak pajak. Apalagi yang di luar berapa banyak yang tak nunggak pajak,” kata Indra.

“Pajak yang sudah mati beberapa tahun belakang dendanya dihapuskan. Mau setahun sampai tiga tahun diputihkan, tapi pokoknya tetap,” tambahnya.

Gayung Bersambut

Pihak Komisi III DPRD Riau yang membidangi masalah pajak dan retribusi mengapresiasi pengampunan denda pajak yang dilakukan oleh Pemprov Riau sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, sebenarnya pihaknya tengah mempersiapkan pengajuan pengampunan pajak kendaraan bermotor kepada Pemprov Riau.

Karena itu pihaknya sangat bersyukur Pemprov Riau sudah melaksanakan hal tersebut. “Kami dalam beberapa hari ini menyiapkan itu. Ini berkasnya sudah ditandatangani. Syukurlah kalau begitu, berarti gayung bersambut,” kata Suhardiman Amby, Rabu (17/10).

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Hanura ini juga mengatakan, pihaknya sangat banyak mendapatkan atensi dari masyarakat, agar Pemprov Riau membuat pengampunan pajak tersebut, karena itu pihaknya menginisiasi hal tersebut.

“Bahkan banyak dari masyarakat yang melaporkan, bahwa pajak yang akan mereka bayarkan lebih tinggi harganya dibanding harga kendaraan tersebut. Makanya mereka enggan membayar pajak, karena sudah berlipat-lipat dendanya,” ujar dia.

Sosialisasikan Secara Maksimal

Suhardiman meyakini, jika pengampunan denda pajak kendaraan bermotor tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara maksimal, dan masyarakat membayarkan seluruh pajak, beserta kendaraan perusahaan-perusahaan yang menunggak, ia sangat yakin akan banyak pendapatan bagi daerah yang dicapai.

“Jika pembayarannya maksimal oleh masyarakat nanti, saya yakin Rp 500 miliar bisa tercapai, termasuk dengan pajak kendaraan-kendaraan perusahaan yang menunggak. Tapi ini mesti tersosialisasikan dengan maksimal juga,” ujarnya.

Sebenarnya menurut Suhardiman, potensi pajak lainnya cukup banyak yang bisa digali lagi oleh Pemprov Riau. Hanya saja sampai saat ini Pemprov masih saja fokus pada pajak kendaraan bermotor.

“Banyak potensi lainnya, misalnya pajak permukaan air, itu sudah kita inisiasi Perdanya tapi belum jalan, dan banyak lagi potensi lainnya,” tuturnya.

Selain itu, juga bisa digali pajak kendaraan alat berat, yang juga sampai saat ini belum maksimal dikelola oleh Pemprov Riau.

“Nanti di pemerintahan yang baru akan coba kita pancing, untuk mencari pendapatan pada sektor lain, yang bisa kita dapat banyak. Kalau kendaraan bermotor ini sudah pasti, tinggal menunggu dan membuat kebijakan seperti pemutihan ini. Tapi sektor lain itu butuh inovasi, kreativitas dan kemauan agar kita bisa seperti daerah lain yang majundi bidang pajak ini,” tutur dia.(nur/ptc)

Comments

News Feed