3.334 Kendaraan Terjaring Razia Pajak Kendaraan

PEKANBARU (HR)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, bersama dengan sejumlah instansi terkait lainnya seperti Ditlantas Polda Riau, Dishub Riau, Satpol PP Riau, Jasaraharja, dan lain-lain, sudah empat kali menggelar razia pajak kendaraan di Kota Pekanbaru.

Razia tersebut sudah sejak awal Oktober 2018 lalu dilaksanakan.
Dan rencananya bakal berlanjut hingga pertengahan Desember 2018 mendatang.Razia sudah digelar di 3 titik berbeda.

Diantaranya di ruas Jalan Jenderal Sudirman depan Purna MTQ, di Jalan Cut Nyak Dien samping kantor Gubernur Riau, serta di Jalan SM Amin.
Kepala Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Bambang menjelaskan, total sudah 3.334 kendaraan yang terjaring razia ini.

Loading...

Hari pertama pada 4 Oktober 2018, pihaknya berhasil menjaring sebanyak 549 unit kendaraan.Hari kedua pada 10 Oktober 2018, berhasil terjaring 805 unit kendaraan, sedangkan pada hari ketiga yakni pada 16 Oktober 2018, kendaraan yang terjaring meningkat sebanyak 975 unit.

Sementara pada hari keempat pelaksanaan razia, 18 Oktober 2018, jumlah yang terjaring lebih besar, yaitu 1.005 kendaraan, bahkan tak hanya kendaraan berplat nomor BM (Riau) saja, Bapenda juga berhasil menjaring kendaraan berplat nomor non BM.

“Untuk non BM ini memang kita arahkan untuk membayar pajak. Kita sedang melaksanakan kebijakan berupa pemberian keringanan untuk penghapusan sanksi bagi masyarakat untuk melakukan mutasi ke Provinsi Riau. Tolong ini dimanfaatkan,” tuturnya.

Dari total jumlah kendaraan yang terjaring tersebut kata Bambang, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak kendaraan. Bahkan hingga bertahun-tahun. “Kira-kira 15 sampai 20 persen masyarakat yang bermasalah dengan ketaatan pajak ini,” ungkap Bambang, Jumat (19/10) sore.

Lewat razia ini disebutkan dia, cukup efektif untuk menjaring masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan mereka. Peningkatan penyerapan wajib pajak mencapai hampir 30 persen.
“Hampir 30 persen ada kenaikan penyerapan wajib pajak di periode yang sama di tahun sebelumnya, dari sisi penerimaan PKB. Dirasakan efektif,” ujarnya.

Karena dalam kegiatan razia ini, pihak Bapenda Riau juga menyediakan mobil Samsat Keliling (Samkel) untuk masyarakat yang hendak membayar pajak. “Jika masyarakat membawa uangnya, bisa langsung membayar di Samkel yang kita sediakan,” ucapnya.

Sementara itu, ia menambahkan jika masyarakat yang bermasalah dengan kelengkapan berkendara seperti atribut berkendara dan surat-suratnya, akan ditindak di tempat oleh petugas dari Ditlantas Polda Riau.

Pemerintah Provinsi Riau tahun ini akan menerapkan pemutihan denda pajak bagi penunggak pajak kendaraan di Riau. Pemutihan ini berlaku mulai dari 22 Oktober hingga 30 November 2018. Berlaku bagi semua kendaraan penunggak pajak berapa lama pun. Hal ini dijelaskan Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim saat acara penyerahan mobil Samsat dan Kerjasama BPH Migas dan Pemprov Riau Rabu (17/10) di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. “Kita ada pemutihan denda pajak bagi penunggak pajak di Riau. Ini untuk mencapai target capaian pendapatan di Riau, “ujar Wan Thamrin Hasyim, Rabu (17/10).

Karena diakui Plt Gubernur daerah juga banyak menghubungi dia untuk mengajukan bagi hasil Kabupaten/Kota dari pendapatan pajak tersebut.
Apalagi daerah kesulitan dalam anggaran. “Bupati hampir tiap hari nelpon saya makanya kita kejar pendapatan ini dibagikan secepatnya ke daerah, “ujar Wan Thamrin Hasyim.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi, Indra Putrayana mengatakan pemutihan denda pajak ini dilakukan kepada seluruh penunggak pajak, baik itu yang menunggak lama ataupun baru setahun. “Semuanya berlaku bagi siapapun yang jelas semua denda akan dihapuskan,” ujar Indra Putrayana.

Waktunya sengaja hanya diterapkan lima pekan, agar bisa dimaksimalkan masyarakat penunggak pajak dengan mempersiapkan segala sesuatunya.
“Jadi tidak dibuat lama, cukup dimanfaatkan saja waktu yang ada ini,” ujar Indra Putrayana.

Untuk antisipasi membludaknya masyarakat yang bayar pajak, menurut Indra Putrayana bisa saja dilakukan penambahan jumlah loket pelayanan.
“Yang jelas di seluruh UPT semua pelayanan itu akan diterapkan silahkan masyarakat untuk bayar pajak,” ujarnya.

Sebagaimana dikatakan Indra potensi penunggak pajak di Riau cukup besar, bahkan bisa capai 20 persen dari total kendaraan di Riau sehingga potensi sangat besar. “Banyak potensinya yang digratiskan itu denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda SW asuransi untuk Jasa Raharja, “jelas Indra Putrayana.(tpc)