oleh

Komnas HAM Beri Rapor Merah untuk Jokowi

jakarta (HR)–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan rapor merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, penanganan konflik agraria, dan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan.
Penilaian itu disampaikan dalam catatan kritis empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang disampaikan komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Oktober 2018.
“Nilai merah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini karena tidak ada pergerakan atau tidak ada kemajuan sama sekali,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Menurut Taufan, Komnas HAM telah menyerahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu kepada Jaksa Agung. Adapun kasus yang diserahkan di antaranya peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.
Selain itu Komnas HAM juga menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan terakhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018. Sayangnya, belum ada yang ditindaklanjuti.
Isu yang lain, terang Taufan, Komnas HAM menerima banyak pengaduan masyarakat seiring pembangunan infrastruktur yang dijalankan rezim Jokowi selama empat tahun terakhir. “Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan menimbulkan pelanggaran HAM. Banyak pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur,” ujar Taufan.
Komnas HAM juga mencatat penanganan konflik sumber daya alam (SDA) seperti kasus perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Komnas HAM menyayangkan sikap pemerintah yang tidak membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
“Itu menyebabkan konflik lahan di perkebunan dan kehutanan menjadi laporan masyarakat ke Komnas HAM,” ujarnya menambahkan.(vvc)

Comments

News Feed