Saat Pemerintah Jakarta Kesulitan Membuang Sampah, Swedia Justru Kekurangan Sampah Sampai Harus Impor

Munculnya Polemik mengenai pengangkutan sampah dari DKI Jakarta ke TPST Bantar gebang ramai diperbincangkan ketika 16 truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak menuju ke TPST Bantargebang dihentikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Rabu (17/10/2018).

Belakangan diketahui bahwa awal mula dari polemik tersebut adalah soal dana hibah yang diberikan Pemprov DKI kepada Kota Bekasi.

Pemda Bekasi menuntut dana hibab sebesar Rp2,09 triliun dari Pemda DKI.

Loading...

Dana hibah tersebut kadang disebut sebagai “uang bau” karena Bantargebang yang terletak di kota Bekasi merupakan tempat pembuangan utama dari sampah-sampah yang dibuang oleh warga Jakarta.

Dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun itu rencananya memang akan digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Rawapanjang dan Cipendawa untuk akses truk sampah DKI menuju TPST Bantargebang.

Itu di Jakarta (dan Kota Bekasi). Lain halnya dengan di Swedia.

Jika di Jakarta, juga Indonesia pada umumnya, masih sering mengalami kesulitan dalam menangani sampah, Swedia justru kekurangan sampah sampai harus mengimpor. Kok, bisa?

Dilansir dari Independent.co.uk, ternyata Swedia sangat baik dalam daur ulang sampah.

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengimpor sampah dari negara lain untuk menjaga agar pabrik daur ulangnya tetap beroperasi.

Swedia adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak barat untuk bahan bakar fosil pada tahun 1991.

“Orang Swedia sangat tertarik berada di alam dan menyadari apa yang harus mereka lakukan pada alam dan masalah lingkungan,” kata Anna-Carin Gripwall, direktur komunikasi untuk Avill Sverige, asosiasi daur ulang Pengelolaan Sampah Swedia.

“Kami bekerja sama dan berkomunikasi untuk waktu yang lama untuk membuat orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan.”

“Lalu meminta memberikan sampah-sampah itu untuk dapat mendaur ulang dan bermanfaat kembali kepada warganya.”

Seiring waktu, Swedia telah menerapkan kebijakan daur ulang nasional yang kohesif.

Mereka menerima sampah, lalu membakar limbahnya. Energi itu lalu masuk ke jaringan pemanas nasional. Fungsinya untuk menghangatkan rumah ketika musim dingin Swedia yang membeku.

“Itu alasan utama mengapa kami memerlukan sampah dan memanfaatkannya.”

Sebagaian besar negara Eropa tidak menggunakan pemanasan dari limbah. Mereka hanya menggunakan cerobong asap.

“Tapi di sini, kami menggunakannya sebagai pengganti bahan bakar fosil,” terang Anna-Carin.

Menarik bukan cara negara Swedia mendaur ulang sampah? Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk beberapa negara termasuk Indonesia. (Sumber, IntisariGrid)