Teken MoU dengan Kejati Riau Pemprov Was-was dengan Produk Hukum

Pekanbaru (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, bersama Kejaksaan Tinggi, menandatangani Memorandum of Understanding, dalam hal penegakan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di aula lantai 8 gedung Menara Lancang Kuning Komplek, Kantor Gubernur Riau, Rabu, (24/10).
MoU langsung dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim dan Kejati Riau, Uung Abdul Syakur. Dalam arahannya Plt Gubri, mengatakan Pemprov Riau sejauh ini selalu was-was atas setiap kebijakan terutama hal berkenaan dengan produk hukum.
Karena aturan negara sering kali berganti dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Oleh sebab itu, dianggap perlu kerjasama dengan penegak hukum sebagai sarana tukar pendapatan agar setiap produk hukum, kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Riau berada pada jalur seharusnya. Bahkan sudah banyak ASN yang terkena hukum karena tidak menjalani kegiatan sesuai aturan.
“Jangan sampai tersengat tawon karena Anda (ASN di lingkungan Pemprov), tidak paham. Dengan sengatan tawon sebab tidak pernah sadar, persoalan hukum bisa menjerat secara tiba-tiba. Sebagian di antaranya adalah mereka (pejabat) yang tidak sadar menandatangani berkas padahal itu bukan kewenangannya,” ujar Plt Gubri.
Dijelaskan Plt Gubri, kerjasama ini dimaksudkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bertindak ceroboh terhadap sebuah keputusan atau dalam mengambil langkah kebijakan terutama bagian yang berkaitan dengan masalah hukum seperti Perda atau gugatan lain dari pihak luar terhadap aset Pemprov Riau. Banyak pejabat tersangkut hukum karena teledor dengan keputusan yang mereka buat.
“Saya minta semuanya teliti. Ada banyak kasus hukum sudah terjadi karena mereka teledor. Kita harap kepala OPD kita juga harus berhati-hati dalam bekerja. Jangan sampai ketidaktahuan dalam melaksanakan kegiatan bermasalah. Itu yang kita harap, mudah-mudahan usaha kita ini bisa membawa Riau lebih baik ke depan,” ungkap Plt Gubri.
Sementara itu, Kepala Kejati Riau, Uung Abdul Syakur, menjelaskan kesepakatan antara Pemprov Riau dengan pihaknya ini sejenis bantuan perlindungan hukum. Titik beratnya kepada masalah penertiban aset kepemilikan yang bisa jadi akan dikuasai oleh pihak lain.

“Beberapa kasus yang sudah berhasil ditangani dengan pola seperti ini, misalnya, pemakaian infrastruktur Stadion Utama Riau, melanjutkan kembali pembangunan Jembatan Siak IV. Dan banyak lagi yang lain,” ungkap Uung.