Realisasi Belanja APBN di Riau 61,1 Persen

Pekanbaru (hr)- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 yang bersumber dari alokasi APBN buat kementerian dan lembaga setempat hingga kini masih minim karena hanya 61,1 persen.
“Berdasarkan data, tingkat penyerapan anggaran yang bersumber dari pusat di Riau hingga akhir September 2018 baru 61,1 persen dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar Rp8,37 triliun,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Kamis.
Tri Budhianto menjelaskan minimnya realisasi ini bahkan lebih rendah dibandingkan kinerja anggaran pada periode yang sama tahun lalu.
Dibandingkan 2017 secara keseluruhan pagu belanja tahun ini justru mengalami kenaikan sebesar Rp1,78 triliun menjadi Rp8,37 triliun.
“Realisasi serapan anggaran tahun ini sedikit lebih rendah dari triwulan Ill tahun 2017 mencapai 63,1 persen,” tutur pria berpostur tinggi besar ini.
Menurut Tri selisih persentase realisasi terbesar terjadi pada belanja Modal disebabkan karena adanya kenaikan porsi belanja modal menjadi 23 persen dari semula 18 persen di tahun 2017 dan beberapa proyek dengan pagu besar merupakan proyek multiyear tahun pertama.
“Hingga akhir September 2018 realisasi terbesar berdasarkan jenis belanja adalah belanja pegawai 79,7 persen.
Terkecil adalah belanja bantuan sosial dengan persentase 36,2 persen,” tutur Tri.
Rendahnya realisasi belanja bansos sambung Tri disebabkan sebahagian besar karena proses pemilihan dan verifikasi calon penerima nya terlambat dilakukan.
Secara umum adapun minimnya realisasi anggaran ini disebabkan karena kendala keterlambatan SK dan tambahan DIPA baru. Namun ia berharap menjelang akhir tahun bisa mencapai target maksimal.
“Kalau pemantauan kami masih bisa dikejar karena banyak proyek yang sedang berjalan dan perkiraan selesai nanti akhir tahun,” imbuhnya.
Ditanya sanksi bagi Riau jika anggaran tidak habis digunakan hingga akhir tahun tambah dia akan berdampak pada pengurangan alokasi tahun berikutnya dari pusat.(ant)