Utang DBH Pusat Capai Rp1,7 Triliun

PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, terus berupaya menagih Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2017 Pemerintah Pusat masih berutang dana transfer sebesar Rp1,7 triliun, baik terhadap Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putra Yana, mengatakan, dari Rp1,7 triliun itu terdapat Rp337 miliar dana bagi hasil (DBH) untuk (Pemprov) Riau.
“Angka Rp1,7 triliun itu total keseluruhan. Kalau DBH kita, hanya Rp337 miliar, selebihnya DBH kabupaten dan kota. Untuk dana transfer triwulan sebelumnya sudah masuk,” ujar Indra, Kamis (25/10).
Untuk DBH kabupaten kota kata Indra, terdiri dari Kabupaten Bengkalis sebesar Rp470 miliar. Kemudian disusul Siak Rp206 miliar, Rokan Hilir Rp188 miliar dan Kampar Rp137 miliar.
Kabupaten Indragiri Hilir Rp55 miliar, Indragiri Hulu Rp42 miliar, Kuansing Rp36 miliar, Pelalawan Rp85 miliar, Rokan Hulu Rp51 miliar, Dumai Rp48 miliar, Pekanbaru Rp34 miliar dan Kepulauan Meranti Rp44 miliar.
“Untuk alokasi DBH tahun 2018 khusus Pemprov Riau sekitar Rp1,6 triliun. Di mana dana ini disalurkan empat tahap, untuk triwulan satu 20 persen, triwulan dua 20 persen, triwulan tiga 30 persen dan triwulan empat 30 persen,” ungkapnya.
“Untuk triwulan satu sampai tiga DBH kita tahun 2018 yang sudah ditransfer pusat per 24 Oktober itu sebesar Rp1,14 triliun dari Rp1,6 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, menjelaskan, DBH Pemprov Riau yang mengalami tunda salur tahun 2017 sebanyak Rp337 miliar.
“Untuk DBH 2017 yang mengalami tunda salur itu ada sekitar Rp337 miliar. Kalau tahun ini triwulan keempat tidak disalurkan ada sekitar Rp500 miliar. Kita berharap bisa ditransfer, sehingga tinggal sisa yang DBH tahun lalu. Rp337 miliar itu kan banyak, kalau kita bangunkan gedung dapat dua sampai tiga gedung. Kalau dibangunan jembatan sudah berapa,” tegas Sekda.
Lebih jauh dikatakan Sekda, tunda salur (tunda bayar) tersebut, berdampak kepada beberapa kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibatalkan. Diperkirakan anggaran yang dibatalkan mencapai Rp500 miliar. Pembatalan kegiatan yang ada di OPD tersebut, terjadi karena reschedule kegiatan yang bisa dijalankan pada tahun depan. Mengingat minimnya APBD Riau, Karena belum masuknya transfer dana bagi hasil dari APBN.
“Reschedule kalau bisa ditunda saja pengurangan belanja sebuah pilihan, kalau ada 500 paket yang tak jalan mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Sekda.
“Ada estimasi sebesar Rp500 miliar, tapi emang ada yang tidak terlaksana karen faktor waktu atau kegiatan yang merasa ragu itu yang lagi di konsolidasi. Ada yang kelebihan hibah, seperti Bawaslu, ada tahapan calon inden epek 11 m, nah itu dikembalikan bisa dimanfaatkan,” tambahnya.
Dijelaskan Sekda, anggaran yang tidak bisa dijalankan sudah dibahas di Bappeda dibahas di BPKAD terkait pencairan khususnya yang kegiatan sifatnya orientasi. Apa manfaat Jaka panjang yang di tunda, dan yang jangka pendek mendesak setangah mendesak penting dilaksanakan.
“Mana yang penting bisa dijalankan, kegiatan yang jangka panjang bisa delay, jadi yang mendesak dan penting saja dijalankan,” tutup Sekda.(nur)