oleh

Revisi UU Ormas Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Jakarta (HR)-Revisi Undang-undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2015-2019. RUU Ormas masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.
Hal tersebut diputuskan saat rapat antara Baleg DPR RI, Menkumham Yasonna Laoly, dan perwakilan DPD di Gedung DPR, Senayan, Senin (29/10/2018). Yasonna menjelaskan revisi atas UU No 17/2013 itu bisa segera diselesaikan.
“Waktu disahkan Perppu-nya, waktu itu kita ada kesepakatan, ada beberapa concern dari beberapa fraksi supaya ada revisi. Kita bilang kita sepakat. Tapi kan waktu berjalan, maka biarlah tahun depan kita selesaikan. Karena hanya beberapa pasal. Sedikit sekali,” jelas Yasonna.
Selain RUU Ormas, revisi terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019. Revisi terhadap UU No 12/2011 itu merupakan usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
“Lebih bagus kita ubah UU No 12/2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, sehingga otomatis RUU yang tersisa itu bisa kita carry over sehingga UU-nya tidak kemudian langsung mati,” ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
Sementara itu, ada 55 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019. Rinciannya 12 RUU baru dan 43 RUU Prolegnas 2018. Sebanyak 12 RUU baru itu terdiri atas 7 RUU dari DPR, 4 RUU dari pemerintah, dan 1 RUU dari DPD tentang bahasa daerah.(dtc)

Comments

News Feed