Warga Palestina di Yerusalem Boikot Pemilu Israel

YERUSALEM (HR)-Warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur diprediksi akan memboikot pemilu Israel atas kota tersebut. Hal itu dilakukan agar Israel menyadari bahwa mereka tak memiliki wewenang menguasai kota suci tersebut.
Pada 30 Oktober, Israel berencana menggelar pemilu untuk pemerintah kota Yerusalem. Namun ,pemilu itu tidak hanya ditujukan bagi warga Israel, tapi juga komunitas-komunitas masyarakat lainnya yang ada di Yerusalem, termasuk warga Palestina.
Terdapat 300 ribu warga Palestina yang tinggal di Yerusalem. Jumlah itu sekitar 40 persen dari total penduduk di Yerusalem. Kendati dapat berpartisipasi, mereka memilih memboikot pemilu Israel di Yerusalem.
Hal itu tidak hanya dilakukan warga, tapi juga tokoh-tokoh Palestina yang mencalonkan diri dalam pemilu yang dilaksanakan Israel. Tahun ini, sejumlah kandidat Palestina mengundurkan diri dari pencalonannya untuk mengisi posisi di dewan kota Yerusalem.
Aziz Abu Sarah adalah salah satu kandidat Palestina yang mengundurkan diri. Sebelumnya dia telah mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai wali kota Yerusalem.
Menurutnya, memang sudah saatnya bagi masyarakat Palestina untuk memboikot pemilu Israel atas Yerusalem. Apalagi bila mengetahui fakta bahwa selama beberapa dekade terakhir, Israel telah memukimkan sekitar 200 ribu warga Yahudi di Yerusalem Timur. “Kami kehilangan Yerusalem setiap hari,” ujar Abu Sarah, dikutip laman Al Araby pada Jumat (28/10).
Berbeda dengan Abu Sarah, Ramadan Dabash masih mempertahankan pencalonannya dalam pemilu yang diinisiasi Israel. Dabash mengepalai daftar enam kandidat Arab yang mencalonkan diri untuk duduk dewan kota.
Dabash mengungkapkan, ia ingin berada di dewan kota Yerusalem untuk melindungi dan mensejahterakan warga Palestina. Ia mengungkapkan, lebih dari 75 persen warga Palestina yang tinggal di Yerusalem hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu diperburuk dengan beban pajak yang harus mereka pikul.
“Orang Palestina membayar pajak lebih dari 400 juta shekel (110 juta dolar AS) ke pemerintah kota Yerusalem. (Namun) mereka hanya menerima 10 persen dari layanan,” ujar Dabash.(rep)