Kajati Riau-DPRD Bahas Pembangunan Gedung

PEKANBARU (HR)-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur menerima kunjungan pimpinan DPRD Riau, Rabu (31/10). Salah satu yang dibicarakan terkait kelanjutan pembangunan gedung Kejati Riau.
Pertemuan berlangsung di ruang Kajati Riau di kantor sementara, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Pimpinan Dewan yang hadir adalah Septina Primawati, dan Noviwaldy Jusman.
Usai pertemuan, Kajati Riau Uung Abdul Syakur menyampaikan hal-hal yang dibahas bersama pimpinan Dewan tersebut. Salah satu yang dibahas terkait kelanjutan pembangunan gedung Kejati Riau.
Pembangunan gedung Korps Adhyaksa Riau itu tengah dikerjakan dan menelan anggaran sebesar Rp90 miliar. Dana itu dialokasikan dalam APBD Riau tahun anggaran 2018. Saat ini, progres pembangunan telah mencapai level struktur paling atas. Tinggal pemasangan rangka baja.
Namun seiring pengerjaan, diketahui nilai proyek Rp90 miliar belum termasuk pembangunan gedung serba guna. Sehingga masih dibutuhkan penambahan anggaran yang rencananya dimasukkan ke dalam APBD Riau TA 2019. Saat ini, RAPBD Riau TA 2019 masih dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD Riau.
“Adanya rencana penambahan (anggaran) juga kita sampaikan (ke pimpinan Dewan),” ungkap Kajati kepada Haluan Riau usai pertemuan.
Kajati mengaku tidak mengetahui besaran anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gedung Kejati Riau. Hal itu merupakan kewenangan dan ranah Pemprov Riau.
Saat ditanya, bagaimana tanggapan pimpinan Dewan terkait adanya rencana penambahan anggaran tersebut, Uung mengatakan pihak optimis hal itu akan terealisasi. “Insya Allah lah. Kalau saya berharap supaya saya nggak terlalu lama (bertugas) di sini. Saya memohon supaya diselesaikan,” pungkas Uung.
Sementara itu, Ketua DPRD Septina Primawati, mengatakan pembahasan RAPBD Riau TA 2019 masih bergulir, dan diketahui telah merampungkan dari sisi pendapatan.
“Kemarin baru kita bahas. Kita kembali rapat dengan TAPD untuk membahas anggaran 2019 untuk pembelanjaan,” kata Septina.
Sama halnya dengan Kajati Riau, Septina juga mengaku belum mengetahui berapa penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Gedung Kejati Riau. Hal itu akan diketahui saat pembahasan bersama TAPD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Dadang Eko Purwanto, membenarkan adanya rencana penambahan anggaran pembangunan gedung Kejati tersebut. Namun kepastiannya nanti akan ditetapkan pada pembahasan APBD 2019 yang dilakukan TAPD Riau.
Menurutnya, adanya penambahan itu bukan hanya berasal dari Kejati Riau, melainkan karena konstruksinya memang belum selesai. “Jadi kita ajukan lagi dananya ke Gubernur pada waktu itu, tapi belum disetujui Dewan ya. Artinya belum disetujui terhadap APBD-nya. Penambahannya sebesar Rp39 miliar,” ujar Dadang beberapa waktu lalu.
“Jadi, kita ada review desain, karena ada bahan yang kemahalan dan over. Itu kita review, supaya balance. Kalau untuk target pembangunan gedung Kejati tersebut tetap pada akhir tahun 2018 ini sudah bisa digunakan, dan selesai terhadap kontrak,” kata Dadang
Dengan adanya penambahan Rp39 miliar, maka pembangun kantor Kejati Riau menghabiskan APBD Riau sebesar Rp129 miliar.(Dod)