Pemprov Perintahkan OPD Kencangkan Ikat Pinggang

?????????????????????????????????????????????????????????

Pekanbaru-Pemerintah Provinsi, memberi penekanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah mengencangkan ikat pinggang, dengan mengurangi kegiatan di OPD sebelum akhir tahun 2018.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Sekda di seluruh OPD, yang isinya dengan kondisi keuangan defisit melakukan langkah penyesuaian untuk menghilangkan defisit dalam bentuk rasionalisasi belanja. Langkah tersebut untuk menghindari terjadinya tunda bayar, atau meminimalisir tunda bayar.
Menanggapi surat tersebut, Sekdaprov Ahmad Hijazi, mengatakan itu dilakukan sebagai komitmen berhadapan fakta integritas di setiap OPD yang kegiatan dari awal ingatkan untuk tidak dilaksanakan, kecuali yang wajib.
“Kita ingin OPD mencermati, bahwa masih dimungkinkan ada hal-hal yang tak prioritas. Artinya dari sisi belanja yang tidak wajib dan tak mengijat seperti sudah ada kontrak, dan beban tetap misalnya listrik, air, telfon. Termasuk gaji dan TPP Ini wajib dan itu tak ada masalah belanja yang tak langsung itu karena sudah kita sediakan,” jelas Sekda, Rabu (31/10).
“Tapi untuk belanja langsung yang tak wajib, dan tidak ada komitmen kerjsama apapun dengan kabupaten/kota dan pihak lain, mungkin kalau itu bisa disisipkan sehingga yang wajib bisa dibayarkan,” tambahnya.
Disinggung OPD yang telah merasionalisasikan anggaran, baru empat OPD. “Berapa jumlahnya estimasi belum kita hitung, kita masih proses mengumpul.Artinya dalam dua bulan tugas utama menyelesaikan, sehingga akhir tahun bisa menghitung mana yang bisa diselesaikan dan tunda bayar,” ungkapnya.
Sebagai koordinator keuangan, mempunyai hak menyelesaikan kondisi keuangan. Agar tahun depan terjadi pengalihan kepemimpinan tidak ada permasalahan. “Dengan surat pemberitahuan tentang penekanan defisit itu OPD cukup datang ke kita,” tegas Sekda.
Sekda kembali menegaskan, yang mempunyai anggaran bukanlah OPD, tapi kepala daerah dan didelegasikan kepada Sekda. Agar anggaran betul-betul terlaksana harus benar sesuai dengan peruntukannya.
“ketika terjadi defisit anggaran, sebagai pengelola berkewajibkan mengamankan itu. Supaya yang namanya tunda bayar tepat sasaran, jangan dengan situasi seperti ini kita membayar sesukanya,” tutup Sekda. nur

Loading...