OPD diingatkan Tunda Bayar Harus Tepat Sasaran

PEKANBARU (HR)-Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan satu – persatu Kepala (Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dikumpulkan untuk menagih komitmen untuk menghentikan kegiatan dan tunda bayar di OPD masing-masing.
Hal ini dilakukan mengingat terjadinya defisit anggaran, sehingga perlu adanya kebijakan tunda bayar dan penghentian kegiatan yang dianggap tidak prioritas.
“Kami minta komitmen yang berhadapan dengan fakta integritas di setiap OPD, yang mana kegiatan dari awal diingatkan untuk tidak dilaksanakan, kecuali yang wajib, “ujar Sekda Ahmad Hijazi, Kamis (31/10).
Sehingga lanjut Sekda, OPD harus mencermati, bahwa masih dimungkinkan ada hal-hal yang tak prioritas dijalankan di OPD.
“Tapi untuk belanja langsung yang tak wajib, dan tidak ada komitmen kerjasama apapun dengan kabupaten/kota dan pihak lain, mungkin kalau itu bisa disisipkan, sehingga yang wajib bisa dibayarkan, “ujar Ahmad Hijazi.
Saat ditanya estimasi anggaran yang akan dilakukan tunda bayar, Sekda mengakui belum dapat memastikan karena masih dalam proses menghitung.
“Belum kita hitung semua, kita masih proses mengumpul. Jadi kalau sesuatu itu masih berproses, tentu kita belum bisa mempublikasikan berapa kegiatan yang akan mengalami tunda bayar,”jelas Hijazi.
Sekda berjanji dalam dua bulan akan menuntaskan mana saja kegiatan yang bisa dilakukan tunda bayar dan mana kegiatan yang dihentikan pelaksanaannya. Sehingga akhir tahun bisa menghitung mana yang bisa diselesaikan tahun ini dan tunda bayar.
“Harapan kita saat pergantian pimpinan, mudah-mudahan tidak menjadi beban pemerintah selanjutnya. Makanya kita tuntaskan dulu tahun ini, “jelasnya
Selain menghentikan kegiatan, juga solusi untuk menghadapi defisit anggaran ini dengan melakukan resechedul pelaksanaan kegiatan yang harusnya dijalankan tahun ini namun dimasukkan pada APBD Riau 2019 mendatang.
Selama ini ada beberapa OPD yang tidak menjalankan aturan sebagaimana yang sudah dibuat Pemprov Riau. Bahkan OPD masing-masing menjalankan aturan di OPD nya tanpa memikirkan kondisi keuangan. Sehingga lanjut Sekda perlu ada kerjasama dan sinergi dalam menghadapi kondisi defisit anggaran ini.
Sekda dengan tegas mengatakan yang punya uang itu bukan OPD, tapi kepala daerah dan didelegasikan kepada Sekda untuk pengelolaan keuangan daerah keseluruhan. Supaya anggaran itu betul-betul terlaksana dan OPD juga bisa menggunakan anggaran dengan catatan harus benar sesuai dengan peruntukannya.(ptc)