Sabar Jasman Diminta Kooperatif Kembali Mangkir, Penyidik Siapkan Panggilan Ketiga

PEKANBARU (HR)- Sabar Jasman kembali mangkir. Direktur PT Sabarjaya Karyatama itu terancam dipanggil paksa jika di panggilan ketiga dirinya tetap ngotot tidak memenuhi panggilan penyidik.

Sabar Jasman merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan drainase Pekanbaru. Selain dirinya, terdapat empat orang lainnya yang menyandang status yang sama.

Mereka adalah Ichwan Sunardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwa Setiady selaku Konsultan Pengawas dari CV Siak Pratama Engineering, Windra Saputra selaku Ketua Pokja, dan Rio Amdi Parsaulian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Loading...

Terhadap empat tersangka yang disebut terakhir telah dilakukan penahanan sejak Kamis (1/11) kemarin. Penahanan itu dilakukan setelah keempatnya menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka.

Saat itu Sabar Jasman juga dipanggil, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik. Atas sikapnya itu, penyidik kembali melayangkan surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (5/11) kemarin. Lagi lagi, Sabar Jasman ngotot tidak hadir.

“Yang bersangkutan (Sabar Jasman,red) kembali tidak hadir pada pemeriksaan Senin kemarin,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru Sri Odit Megonondo kepada Haluan Riau di ruangannya, Selasa (6/11).

Terkait hal itu, Odit mengatakan pihaknya kembali melayangkan surat panggilan ketiga terhadap kontraktor yang juga pernah mengerjakan proyek pembangunan kantor untuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau di Jalan Sumatera Pekanbaru. Panggilan itu untuk pemeriksaan pada Kamis (7/11). “Jika tidak hadir juga, kita akan lakukan tindakan tegas berupa pemanggilan paksa terhadapnya,” tegas mantan Kasi Intelijen Kejari Rokan Hilir (Rohil) itu.

Odit berharap, Sabar kooperatif dan hadir pada panggilan ketiga tersebut. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, Sabar Jasman harus mengikuti proses hukum yang berjalan. “Saya mengimbau agar tersangka SJ (Sabar Jasman,red) koperatif. Jika tak, hal itu akan merugikan dirinya sendiri,” imbau Odit.

Untuk diketahui, Sabar bersama empat pesakitan lainnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara atau ekspos yang dilakukan pada Selasa (9/10) kemarin. Hasil ekspos itu menjelaskan bahwa terdapat cukup alat bukti untuk menentukan tersangka. Mereka merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penyimpangan proyek yang dikerjakan pada tahun 2016 lalu itu. Sebelumnya, sebanyak 39 saksi telah dipanggil guna menjalani pemeriksaan. Mereka terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak rekanan.

Selain memeriksa saksi fakta, penyidik juga telah menurunkan ahli untuk mengecek fisik proyek pada akhir Juni 2018 lalu. Proses cek fisik tersebut dilakukan tim ahli dibantu tenaga dan alat-alat dari Pidsus Kejari Pekanbaru.

Dugaan rasuah itu terjadi pada tahun 2016 lalu. Saat itu, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau melakukan pembangunan drainase di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A. Gorong-gorong itu dibangun di sepanjang jalan dari simpang Jalan Riau hingga simpang Mal SKA Pekanbaru. Adapun pagu paket sebesar Rp14.314.000.000 yang bersumber dari APBD Riau tahun 2016.

Pekerjaan itu berdasarkan surat perjanjian kontrak tanggal 21 September 2016 dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp11.450.609.000 yang dilaksanakan oleh PT Sabarjaya Karyatama. Terhadap pekerjaan tersebut rekanan telah menerima pembayaran 100 persen.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.523.979.195. Angka itu berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP Provinsi Riau tanggal 18 September 2018. Terkait angka kerugian negara itu, penyidik belum ada menerima pengembalian kerugian negara dari para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dod)