Terkait Status 11 Kepala Daerah di Deklarasi Projo Mendagri Belum Terima Surat Bawaslu Riau

PEKANBARU (HR)- Bawaslu Riau menetapkan 11 Kepala Daerah di Riau melanggar aturan karena membawa nama jabatan saat acara deklarasi bersama Projo mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu.

Adapun sanksi berupa teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebagaimana diketahui dalam putusan Pleno Bawaslu Riau bersama Sentra Gakkumdu 11 Kepala daerah yang ikut dalam deklarasi tersebut tidak melanggar aturan atau pidana pemilu, hanya saja melanggar aturan lainnya, sehingga hanya rekomendasi ke Mendagri untuk diberikan teguran.

Usai Pleno pekan lalu disampaikan pihak Bawaslu akan segera menyurati Mendagri untuk pemberian teguran tersebut. Namun hingga Rabu (7/11) pihak Mendagri mengaku belum menerima surat dari Bawaslu Riau.

Loading...

“Kami Belum menerima surat Bawaslu Riau, walaupun katanya akan segera dikirim surat ke Kemendagri. Tapi kami belum terima,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Soemarsono, Rabu.

Saat ditanya teguran seperti apa yang akan diberikan Mendagri terhadap 11 Kepala Daerah di Riau tersebut. Dirjen Otda belum dapat memastikan apa karena mereka belum menerima surat tersebut. “Jadi kami belum bisa komentar banyak, sekarang kami masih menunggu suratnya, “ujar Sony Soemarsono.

Sebagaimana dijelaskan ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan sebelumnya adanya mencantumkan nama jabatan pada penandatanganan deklarasi tersebut tidak masuk dalam aturan pemilu. “Terkait mencantumkan jabatan dalam memberikan dukungan ada pelanggaran hukum lainnya ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke atasan bersangkutan (Mendagri). Kita akan sampaikan ke Mendagri secepatnya karena ini masuk dalam pelanggaran aturan lainnya, “jelas Rusidi Rusdan.

Sebagaimana rekomendasi Bawaslu meminta Mendagri agar diberikan teguran terhadap 11 Kepala Daerah yang ikut deklarasi membawa nama jabatan pada saat Deklarasi tersebut. “Teguran saja dari atasan mereka, “ujar Rusidi.

Dalam kesimpulan Bawaslu 11 Kepala Daerah di Riau yang ikut deklarasi bersama Projo tersebut tidak melanggar Peraturan pemilu atau pidana pemilu namun pelanggaran lainnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya Bawaslu sempat mengatakan para kepala Daerah tersebut terancam pidana dua tahun karena dugaan melanggar aturan tersebut.

Menurut Bawaslu itu bukan gertakan semata. Tak hanya itu, pihak Bawaslu juga menyebutkan tidak ada intervensi apapun terkait putusan tersebut.” Tidak ada intervensi, semuanya berdasarkan aturan yang ada, “ujar Rusidi Rusdan.(tpc)