DPD Asal Riau Perjuangkan Dana Penanggulangan Abrasi

PEKANBARU (HR)-Wilayah Riau, sudah menjadi langganan terjadinya abrasi dalam setiap tahunnya. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya abrasi, Pemprov telah melakukan Penanggulan abrasi dengan membangun turap.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, akan ikut bersama Pemprov Riau dalam membangun turap dengan turut memperjuangkan ke pusat agar dikucurkan anggaran untuk penanggulangan abrasi.
Anggota DPD RI Perwakilan Riau, Abdul Gafar Usman mengatakan, ada lima kabupaten di Riau yang hampir setiap tahun dilanda abrasi. Antara lain Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.
Oleh karena itu, kata Abdul Gafar, perlu perhatian serius dalam mengantisipasi bencana tersebut. Salah satunya dengan dibangun pemecah gelombang. Sehingga, daratan tidak terkikis. Hal ini sudah dibicarakan olehnya bersama pemerintah setempat.
“Kemarin, sewaktu saya turun, kita undang lima kepala daerah. Ketemu dengan kementerian, dirjen terkait. Setelah itu, secara teknis juga sudah kita bahas dengan Kepala Balai Perairan,” kata Abdul Gafar, Kamis (8/11) siang saat berkunjung ke Pemprov Riau.
Dari hasil pembicaraan dengan sejumlah pihak tersebut kata dia, ternyata tidak pernah dianggarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan abrasi ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah dua tahun tak ada anggaran untuk itu.
“Dari informasi kepala balai, tahun kemarin dan tahun ini hampir tak mendapatkan anggaran dari pusat untuk penanggulangan abrasi ini,” ujar dia.
Oleh karena itu, Gafar sebagai perwakilan Riau di pusat, telah memperjuangkannya. Hasilnya, Kementerian PUPR menganggarkan untuk pembangunan pemecah gelombang sebesar Rp16 miliar.
“Namun setelah kita lakukan komunikasi dengan kementerian, dan alhamdulillah, tahun 2019 ini dapat anggaran Rp16 miliar untuk abrasi di Riau,” ujarnya.
Dijelaskannya, itu adalah salah satu contoh tugas anggota DPD RI di pusat. Aspirasi-aspirasi daerah diserap, lalu diperjuangkan ke pusat. Dalam menanggung aspirasi ini, tentu perlu koordinasi dan komunikasi yang bagus dengan pemerintah daerah.
“Fungsi DPD itu akan lebih optimal apabila terintegrasi dan terkoneksi dengan pemerintah daerah. Baik itu pemerintah kabupaten/kota, maupun provinsi,” kata dia.
Selain itu, DPD RI juga memiliki tugas memantau dan mengevaluasi ranperda dan perda di daerah. Memberikan masukan untuk memperjuangkan kepentingan daerah. “DPD itu adalah lembaga yang diperlukan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Abdul Gafar.
Sebelumnya, dia juga ikut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait harga pertalite Riau tertinggi se Indonesia. “Mahasiswa mendesak untuk diturunkan harga. Ternyata, setelah kita cek, ternyata memang kita yang termahal,” ujarnya.
“Maka kita koordinasikan langsung dengan Ketua DPRD Riau, karena harga itu mengacu ke perda. Maka, perdanya diperbaiki, baru pergubnya. Sekarang pertalite sudah turun di Riau,” tutupnya. nur

Plt Gubri Tegaskan Kendaraan Perusahaan Wajib Pakai BM

Loading...

PEKANBARU (HR)-Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, untuk jemput bola, agar kendaraan non BM pindah ke BM. Karena masih banyak kendaraan milik perusahaan yang beroperasi di Riau, menggunakan plat nomor non BM.
“Itu mesti dikejar. Sekarang tak boleh lagi. Masih banyak mobil perusahaan non BM harus di mutasi ke BM,” kata Wan Thamrin, Kamis (8/11).
Plt Menegaskan mutasi tersebut harus dilakukan, karena dinilai merugikan Riau. Sebab, biaya pembangunan jalan dianggarkan oleh Pemprov Riau, sementara pendapatan pajak disetor ke daerah lain.
“Yang lucunya, dia habiskan aspal di sini, bayar pajak tempat lain. Saya juga dulu mantan Kadispenda. Kejar habis-habisan itu mobil yang tidak gunakan BM, tapi beroperasi di Riau,” tegasnya.
Kebijakan tersebut jelas Plt, tak terlepas dari upaya Pemprov Riau untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya itu yang dilakukan, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sudah ditetapkan.
“Saya juga bilang sama Bapenda, untuk dilakukan pemutihan pajak. Kan sudah lama tak pemutihan kan. Sekarang kita adakan pemutihan itu lagi. Banyak itu teman-teman saya yang terima kasih,” kata dia.
Pemutihan denda kata dia, akan memancing masyarakat untuk membayar pajak. Kini, Pemprov lebih mengutamakan pembayaran pajak pokok dibanding denda. “Denda kan tidak masuk target. Target kita kan pemasukan pajak pokok,” kata dia.
Terkait dengan imbauan agar non BM yang beroperasi di Riau untuk mutasi ke Riau, tertuang dalam SE Gubri Nomor 136 tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018. SE ini ditujukan kepada seluruh badan usaha yang beroperasi di Riau.
Surat tersebut berbunyi, diiimbau agar kendaraan dengan TNKN non BM yang beroperasi lebih dari tiga bulan di wilayah Riau agar dilakukan mutasi masuk dan BBNKB menjadi plat BM.
Kemudiaan juga disampaikan agar seluruh unit kendaraan dan alat berat yang dioperasionalkan dalam lingkungan perusahaan agar dilaporkan dan didaftarkan serta diselesaikan seluruh kewajiban perpajakan yang masih tertunggak melalui UPT/UP pelayanan pendapatan atau Samsat setempat. nur