oleh

Kasus Korupsi Pipa Transmisi di Inhil, Polda Diminta Lengkapi Berkas ST

PEKANBARU (HR)-Kepolisian Daerah Riau masih berupaya melengkapi berkas perkara Syahrizal Taher (ST). Pasalnya, berkas tersangka. dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir itu masih terdapat kekurangan dan harus disempurnakan.

Selain Syahrizal Taher, perkara ini juga menjerat tiga tersangka lainnya. Mereka adalah Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Lalu, Haris Anggara selaku kontraktor proyek pada pelaksanaan kegaitan dikerjakan tahun 2013 silam.

Terkait Syahrizal Taher, berkas perkaranya telah dilimpahkan penyidik ke Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Proses tahap I itu dilakukan pada akhir Oktober 2018 lalu.

Atas tahap I itu, Jaksa kemudian melakukan penelaahan berkas perkara untuk memastikan kelengkapan syarat formal dan materiil perkara. Namun hasilnya, berkas perkara dinyatakan belum lengkap.

“Dari hasil penelaahan, Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara belum lengkap,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Muspidauan, Rabu (14/11).

Karena masih terdapat kekurangan, berkas perkara itu dikembalikan ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Dit Reskrimsus) Polda Riau. Pengembalian berkas itu disertai petunjuk yang harus dipenuhi atau P19.

“Pengembalikan (berkas perkara, red) dilakukan pekan lalu,” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Pekanbaru.

Saat ini, kata Muspidauan, Jaksa Peneliti masih menunggu proses pelengkapan berkas yang dilakukan penyidik. “Kita sifatnya menunggu saja. Jika dilimpahkan, tentu kita telaah,” pungkas Muspidauan.

Dalam perkara ini, jumlah tersangka dimungkinkan bertambah. Hal itu seiring adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Jaksa Peneliti. Hanya saja, SPDP tersebut belum tertera nama tersangka.

Sementara dari informasi yang dihimpun, calon tersangka kelima dalam perkara itu adalah Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad. Saat proyek itu, Muhammad merupakan Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

Adapun dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad adalah menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana yang faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah, serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.

Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti, jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.

“Mau tanda tangan dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Dia juga menandatangi dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf. Sampai saat ini belum ada penetapan tersangka bagi dia (Muhammad, red), karena masih perlu pendalaman pemeriksaan lagi,” kata Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, melalui pesan singkat aplikasi WhatsApps, belum lama ini.

Terhadap Harris Anggara alias Liong Tjai, untuk sementara lolos dari jeratan hukum. Pasalnya, Direktur Utama (Dirut) PT Cipta Karya Bangun Nusa (CKBN) yang sempat menyandang status buronan itu, menang praperadilan yang menggugurkan status tersangkanya.

Menanggapi hal itu, penyidik menegaskan akan kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuknya. “Kita lakukan penyidikan ulang dan menerbitkan sprindik baru,” tegas Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.
Dalam penyidikan perkara ini, sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintaiketeangan.

Salah satunya, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad. Politisi PDI Perjuangan itu diketahui telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Terakhir, dia diperiksa pada Kamis (18/10). Seperti sebelumnya, dalam perkara itu Muhammad masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.(dod)

Comments

News Feed