Ratusan Dokter Datangi Kantor Kejari Pekanbaru Kejari Pertimbangkan Tangguhkan Penahanan

PEKANBARU (HR)-Sejumlah dokter di Provinsi Riau terus memperjuangkan nasib tiga rekannya yang ditahan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Atas dorongan itu, Korps Adhyaksa Pekanbaru berjanji akan menindaklanjutinya.
Adapun tiga dokter itu adalah Ks, We, dan Ma. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad (AA) Pekanbaru itu ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Senin (26/11) kemarin.
Penahanan itu menindaklanjuti penanganan perkara yang diusut penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru atas dugaan pengadaan alat kesehatan di RSUD AA Pekanbaru tahun 2012/2013 lalu. Selain ketiganya, perkara ini juga menjerat dua tersangka lainnya, Yuni Efrianti dan Mukhlis dari CV Prima Mustika Raya (PMR). Dua nama yang disebut terakhir, juga dilakukan penahanan.
Atas penahanan itu, dokter-dokter di Riau bereaksi. Seperti yang terlihat di Kantor Kejari Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (27/11).
Kedatangan ratusan dokter sejak pukul 08.00 WIB itu, guna mendesak Kejari Pekanbaru agar menangguhkan penahanan terhadap tiga koleganya. Tak lama berselang, pihak Kejaksaan melakukan pertemuan dengan perwakilan para dokter tersebut. Sisanya, masih memadati halaman kantor Kejari Pekanbaru.
Salah seorang perwakilan, dr Sara Bintang Saragih tidak banyak memberikan keterangan terkait hasil pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut. Dia mengatakan, pihaknya masih merundingkan, memindaklanjuti dan memperjuangkan nasib rekan-rekannya yang telah mendekam di tahanan.
“Kita tidak mengeluarkan statemen dulu. Kita masih merundingkan dan memperjuangkan untuk teman-teman kami,” ujar Sara Bintang Saragih.
Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru Suripto Irianto usai pertemuan, kedatangan ratusan dokter itu sebagai bentuk solidaritas atas kejadian yang menimpa tiga rekannya. Kepada perwakilan dokter, Kajari menegaskan bahwa pihaknya tidak ada melakukan kriminalisasi dalam penanganan perkara tersebut.
“Kita jelaskan (ke perwakilan dokter), kita tidak melakukan kriminalisasi. Tapi nyata-nyata perbuatan tindak pidana korupsi di situ,” ungkap Kajari yang didampingi Sri Odit Megonondo dan Ahmad Fuady yang masing-masing merupakan Kasi Pidsus dan Kasi Intelejen Kejari Pekanbaru.
Diterangkannya, penahanan tiga dokter itu merupakan hak subjektif pihaknya. Ada sejumlah alasan yang membuat Kejaksaan melakukan penahanan, salah satunya para tersangka dikhawatirkan melarikan diri.
“Kenapa? Kita punya pengalaman, 14 buronan yang kita tangkap, di antaranya juga ada yang dokter. Itu modelnya gitu. Ditangguhkan, pas dinyatakan bersalah dan mengeksekusinya susah. Untuk menangkapnya lagi, butuh tenaga, buang biaya. Ini juga demi prinsip keadilan, tersangka korupsi yang lain kita tahan,” terang Suripto.
Kajari juga mengakui, kedatangan dokter dari sejumlah rumah sakit dan tempat praktik kesehatan di Riau itu, juga terkait permintaan penangguhan penahanan. Menanggapi hal itu, Kajari memberikan penjelasan.
“Mereka meminta penangguhan penahanan dan sebagainya, silakan saja diajukan. Kami tentu, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kami mintakan nanti, saya meneruskan ke pimpinan, termasuk Pak Kajati sedang raker di Bali. Saya jelaskan itu ke mereka. Tunggu lah itu, nanti permohonan mereka kami tindak lanjuti,” jelas mantan Aspidsus Kejati Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
“Jika (nanti) dikabulkan, mungkin alasan kemanusiaan. Dokter (tersangka, red) itu diperlukan. Ini kan (dokter) ahli-ahli yang sangat dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Kajari juga menanggapi informasi adanya aksi mogok yang dilakukan dokter-dokter yang ada di Riau. Menurutnya, hal itu sebaiknya tidak dilakukan karena akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya dengar katanya sebagai solidaritas, dokter akan mogok. Jangan lah. Kecuali kalau orang benar-benar gak salah, boleh lah seperti itu. Saya kira dokter terikat sumpah jabatan dokter, terutama mengutamakan kepentingan pasien, masyarakat,” imbuh Suripto.
Untuk diketahui, dari hasil penyidikan di kepolisian, dinyatakan bahwa ada kongkalikong antara oknum dokter dan juga rekanan penyedia Alkes di RSUD AA Pekanbaru.
Pada tahun 2012 dan 2013, RSUD menjalin kerjasama dengan CV PMR selaku penyedia Alkes dan obat-obatan untuk kebutuhan di rumah sakit tersebut lewat program Jamkesda. Namun pada kenyataannya, ketiga orang dokter ini diduga membeli sendiri kebutuhan alat dan obat ke distributornya. Setelah itu dilakukan, mereka pun menyerahkan tagihannya ke RSUD dengan harga yang jauh lebih mahal.
Karena tidak bisa menagih langsung, para dokter meminta CV PMR untuk menagih dengan harga yang sudah di-markup. Jadinya dokter-dokter ini seperti berjualan dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Sedangkan bagi CV PMR, mereka menyiapkan kelengkapan administrasi untuk melakukan penagihan ke RSUD. Sehingga seolah-olah barang tersebut berasal dari perusahaan itu. Mereka juga mendapatkan komisi 5 persen dari tagihan tersebut.
Setelah proses pencairan ke CV PMR dibayar oleh RSUD, mereka menyerahkannya ke dokter tersebut setelah dipotong komisi.
Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 12 huruf (i) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dod)

Loading...