Kontraktor Terancam Kena Sanksi Pemprov Pesimis Flyover Tepat Waktu

PEKANBARU (hr)- Pemerintah Provinsi Riau, pesimis dua jembatan flyover di Pekanbaru bisa tuntas akhir tahun 2018 dengan sisa waktu yang ada .
Karena, sampai saat ini kedua flyover tersebut belum juga tersambung, baik yang ada di simpang Mal SKA Pekanbaru, maupun di simpang pasar pagi Arengka.
“Flyover itu target utama yang harus kita selesaikan. Namun dari segi teknis ada kendala, sehingga tidak bisa kita selesaikan 31 Desember. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, usai menghadiri hari PU di Kantor Dinas PUPR, Senin (3/12).
Dijelaskan Masperi, dari segi yuridis formalnya kedua jembatan layang itu sudah selesai. Sehingga ada pekerjaan finishing yang harus dilanjutkan pekerjaannya pada 2019 mendatang. Namun sifatnya hanya untuk melengkapi kekurang bukan untuk pengerjaan fisik.
“Teknisnya apakah rekanan boleh menggunakan klausul Peraturan Pemerintah 54 dengan memperpanjang waktu pekerjaan 60 hari ke depan untuk mengerjakan kontrak yang sama. Sehingga tidak perlu lelang ulang,” jelas Masperi.
Disinggung apakah akan ada sanksi keterlambatan pekerjaan, yang akan diberikan kepada kontraktor. Masperi, menegaskan untuk sanksi tetap akan diberlakukan untuk rekanan. Sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah dijalani dengan pihak Dinas PUPR.
“Sanksi tetap ada, ketika mereka tidak bisa mencapai target waktu sesuai kontrak rekanan kena finalti berupa denda. Misalnya sanksinya itu bisa 1 permil, batas maksimal 3 permil sampai 5 permil dari kontrak. Nah, penambahan waktu 60 hari itu lah yang akan digunakan untuk finishing bagian atas flyover,” ungkapnya.
Sementara itu, Kadis PUPR, Dadang Purwanto, menjelaskan, bahwa dari pihak rekanan tetap akan terus mengejar pengerjaan mereka hingga tuntas sampai masa akhir kontrak. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi saat menjalankan proyek. Sejauh ini dari perhitungan kontraktor masih sesuai target.
“Memang ada kendala saat melakukan pengerjaan. Tapi mereka akan terus bekerja siang dan malam. Kontraktor juga tidak akan mau di denda karena keterlambatan pengerjaan. Mudah-mudahan sesuai target yang flyover, kalaupun tidak selesai tentu mereka juga sudah siap kenan sangsi,” kata Dadang.
Selain pengerjaan dua flyover, pengerjaan proyek strategis Provinsi lainnya, seperti Siak IV dan pembangunan gedung Mapolda dan Kejati Riau, juga akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian kontrak.
“Proyek strategis kita semuanya dikejar waktu, kalau di lanjutkan di 2019 tidak mungkin karena anggarannya tidak ada masuk. Makanya di kebut hingga akhir tahun ini,” kata Dadang.(nur)

Loading...