in , ,

Penyidik Sudah Dapatkan Pendapat Ahli OJK

Kredit Fiktif di BRK Capem Dalu-dalu sebesar Rp43 M

PEKANBARU (HR)-Penyidikan dugaan kredit fiktif di Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu-dalu, diyakini akan segera rampung. Pasalnya, pendapat ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibutuhkan, telah didapatkan penyidik.

Pendapat ahli itu diperlukan untuk melengkapi berkas lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Yaitu, Ardinol Amir, mantan Kepala BRK Capem Dalu-dalu. Lalu, Zaiful Yusri, Syafrizal, Heri, dan Muhammad Duha. Mereka adalah bawahan Ardinol saat itu dengan jabatan Analis Kredit.

Loading...

“Kita sudah mendapatkan pendapat ahli dari OJK. Mereka telah mengirimkan keterangan yang kita butuhkan melalui e-mail (surat elektronik,red),” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, Minggu (20/1).

Pendapat ahli itu selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Lalu dilampirkan di dalam berkas masing-masing tersangka. “Sekarang tinggal menunggu saksi ahli tersebut untuk mendatangi keterangannya di BAP,” lanjut mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu.

Dengan telah didapatkannya keterangan ahli itu, diyakini proses penyidikan akan segera rampung. Menurut Muspidauan, pendapat ahli itu merupakan petunjuk yang diberikan Jaksa Peneliti yang menelaah syarat formil dan materil perkara. Jika hal itu dipenuhi, diyakini berkas perkara bisa dinyatakan lengkap atau P21.

“Insyaallah, perkara ini akan segera P21 (dinyatakan lengkap,red),” pungkas Muspidauan.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau melakukan gelar perkara pada akhir September 2018 lalu. Hasilnya, penyidik meyakini adanya keterlibatan lima tersangka tersebut dalam pencairan kredit yang disinyalir fiktif senilai Rp43 miliar.

Guna melengkapi berkas perkara, satu per satu saksi menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Kepala BRK Cabang Pasir Pengaraian, Yudi Asdam. Dia diperiksa terkait tugasnya dalam pengawasan terhadap capemnya.

Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala BRK Capem Dalu-dalu saat ini, Dadang Wahyudi, Pimpinan Seksi (Pimsi) di bank itu, serta empat orang analis kredit. Lalu, dua orang analis kredit. Sementara dari pihak debitur, sebagian besar sudah menjalani pemeriksaan.

Tidak sampai di situ, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rohul, Syaiful Bahri. Dan, 5 orang kepala desa (Kades) yang ada di Rohul, yaitu Kades Rambah Muda, Rian Deni Setiawan, Kades Pasir Intan Sudarman Susilo, Kades Rambah Jaya Gumono, Kades Rambah Hilir Tengah Sereger, dan Kades Rambah Hilir Romi Juliandra

Juga, para pesakitan juga dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Tidak sampai di sana, penyidik mengaku telah menyita sejumlah alat bukti. Termasuk dokumen terkait dugaan perkara itu.

Untuk diketahui, perbuatan tersangka terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Dimana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp43 miliar kepada 110 orang debitur. Umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Kacapem BRK Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada oknum BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit. Kerugian negara diduga mencapai Rp32 miliar, dimana sejauh ini diketahui belum ada pengembalian kerugian negara.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dod)

Comments

Ikut Demo Dokter ASN RSUD Terancam Kena Sanksi

Demi PSSI Berjalan dan Maju Saya Mundur