oleh

Musim Audit, Wujudkan Pemerintahan yang Bersih

Sejumlah pemerintah daerah saat ini dihadapkan hal yang paling paling penting dalam mengukur kinerja penggunaan anggaran daerah pada tahun lalu.

Ya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sudah mulai melakukan entry briefing pemeriksaan, atau lazim disebut pemeriksaan permulaan, terhadap penggunaan anggaran daerah tahun 2018 lalu.

Hal inipun menyulut pemerintah daerah bersiap-siap dan full perhatian. Maklum, meski baru tahapan permulaan tapi tetap saja, hasilnya menentukan dan kegiatan tersebut bagian dari kegiatan audit anggaran secara keseluruhan.

Tak ayal, oleh kepala daerah ada sebagian yang menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) terutama para pejabat teras dan pejabat teknis kegiatan untuk standby dan dilarang keluar daerah, guna mempersiapkan diri manakala tenaga auditor BPK meminta kelengkapan datan dan file atau berkas terkait kegiatan.

Ya, inilah rutinitas kegiatan pemerintahan di seluruh Indonesia. Bila masuk awal tahun disibukkan dengan kegiatan audit anggaran. Dan ini juga berlaku di seluruh institusi.
Ada banyak motivasi mengapa pemerintah daerah selalu terporsir perhatiannya dan mengerahkan semua potensi yang ada menghadapi musim audit ini.

Pertama, sudah pasti berusaha menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara anggaran maupun dari segi pencapaian target kegiatan.
Dalam konteks ini pemerintah daerah tidak mau terjadi ada kesalahan atau kekurangan administrasi pendukung sesuai aturan. Termasuk juga adanya hal yang menyalahi aturan.

Motivasi kedua adalah, hampir semua pemerintah daerah kini terlecut untuk berlomba-lomba mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Opini WTP, boleh jadi kini menjadi hal prestisius dan pencapaian yang bagus dari segi penggunaan anggaran. Maka akan menjadi kebanggaan bagi kepala daerah jika LKPD anggarannya mendapat opini WTP.

Tentu, dalam hal ini, kita juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berusaha dengan sajian LKPD yang baik. Sebab, bagaimana pun hal ini juga akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK biasanya berbanding lurus dengan kualitas penggunaan keuangan negara. Semakin baik hasil LHP yang diterimanya, maka bisa diasumsikan, semakin baik pula penggunaan keuangan negara.

Tak dipungkiri rutinitas audit keuangan juga telah menjadi instrumen terciptanya pemerintahan yang bersih. Keberadaannya juga menjadi kontrol, sehingga, siapapun penyelenggara negara atau aparatur negara tidak bisa lagi bermain-main dengan keuangan negara. Apalagi sistemnya kini sudah bersifat berbasis IT, sehingga semua aktivitas dan kegiatan terukur.***

Comments

News Feed