in , , ,

Seleksi PPPK 8 Februari

Seleksi PPPK 8 Februari

Jakarta (HR)- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan dibuka pada 8 Februari 2019.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk tenaga honorer penyuluh pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

“Perekrutan 8 Februari ini untuk tenaga honorer penyuluh pertanian, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujarnya, Selasa (4/2/2019).

Loading...

Namun begitu, Mudzakir belum bisa menyebut jumlah formasi yang akan dibuka. Dia bilang, formasinya masih dimatangkan.
“Detailnya formasinya nanti diumumkan,” ujarnya.

Dia mengatakan, nantinya juga akan dibuka formasi PPPK untuk umum. Artinya, waktu pelaksanaan seleksi PPPK untuk honorer dan umum berbeda.
“Nanti akan dibuka yang formasi umum,” ujarnya.

Perekrutan PPPK/P3K tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status PPPK.

Dari PP ini diatur usia pelamar minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum pensiun.
Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora, maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

PP ini juga membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Rekrutmen PPPK melalui dua tahapan yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Kemudian teknis penyusunan kebutuhan PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, di mana Kementerian PANRB dan BKN terlibat di dalamnya.
Dalam PP No.49 mengatur masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Kemudian tenaka PPPK diberi gaji dan tunjangan setara PNS. Termasuk diberi kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
PPPK wajib patuhi disiplin.
Berhak mendapatkan cuti, hak dan fasilitas yang setara PNS kecuali jaminan pensiun. (dtc, lp6)

Comments

Legenda MotoGP Buka Suara

Kemeriahaan Tahun Baru Imlek 2570