in , , ,

PNS dan Dua Kontraktor Diadili

Dugaan Korupsi Pengadaan Pipa Transmisi PDAM Tembilahan

PEKANBARU (HR)-Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) serta dua orang dari pihak swasta selaku kontraktor. Rabu (6/2) siang, jalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Ketiganya yang berstatus sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Inhil itu, Edi Mufti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Sabar Stevanus P Simalango, Direktur PT Panatori Raja dan Syarizal Taher, Konsultan Pengawas.

Loading...

Perkara yang merugikan negara sebesar Rp2,5 miliar lebih itu, bermula tahun 2013 lalu, saat Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pemasangan pipa transmisi saluran air milik PDAM.

Proyek menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000 itu disinyalir tidak sesuai spesifikasi. “Berdasarkan kontrak Rencana Anggaran Belanja (RAB), tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00 atau galian tanah sedalam 1,36 meter, padahal seharusnya galian itu sepanjang dua kilometer,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), Teguh Prayogi SH, dan Ahmad Dice Novenra SH dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Mahyudin SH.

Selanjutnya, pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Selain itu, pekerjaan yang dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013 tak selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan. Namun pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda dan tidak memutus kontrak, sehingga dari nilai total anggaran proyek sebesar Rp3,4 miliar lebih itu, ditemukan kerugian negara sekitar Rp2,5 miliar. “Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana,” ujar Jaksa.
Usai dakwaan dibacakan, majelis hakim kemudian menunda sidang selama sepekan, dengan agenda pemeriksaan saksi. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi.(rtc)

Comments

Markas Cafe Suguhkan Masakan Daerah Olahan Sendiri

Hazard Segera Pindah