in , , ,

Sidang Ratna Sarumpaet Diminta Terbuka dan Disiarkan Live

Sidang Ratna Sarumpaet Diminta Terbuka dan Disiarkan Live

JAKARTA (HR) – Berkas kasus hoaks Ratna Sarumpaet resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kursi pesakitan pun menantinya. Aktivis perempuan itu diharapkan terbuka di dalam pengadilan.

Pakar Hukum Saor Siagian menyebut kasus hoaks penganiayaan itu menjadi penting jika dibuka secara langsung sehingga bisa ditonton oleh publik Tanah Air yang merasa ikut menjadi korban kebohongannya.

Loading...

“Kasus Ratna ini wajib dan penting dibuka live atau siaran langsung. Bila perlu sediakan TV besar antisipasi banyaknya pengunjung yang antusias hadir di Pengadilan tersebut,” kata Saor dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).

Saor mengingatkan agar Ratna untuk tidak pasang badan melainkan bisa berkata jujur dengan memberikan surprise ke masyarakat. Salah satunya sosok yang pernah ikut menyebarkan berita bohong tersebut.

“Tetapi semua itu tergantung pada BAP dari penyidik dan konteks hukumnya seperti apa. Kalau di dalam BAP tidak disebut dan Prabowo sebagai bagian dari korban Ratna ya tidak bisa dipanggil,” tuturnya.

Sementara itu, peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, pihaknya berharap pengadilan itu tetap independen dan tidak dipolitisir maka urgensinya sidang kasus Ratna bisa dibuka secara langsung.

“Terlepas dari pengadilan independen untuk memastikan itu tidak dipolitisir dan jadi urgensi maka harus dibuka secara live,” kata dia.

Lucius menuturkan, kasus yang pernah heboh jelang Pemilu itu diduga melibatkan banyak aktor intelektual.

“Semua rakyat ingin tahu dan mendengar apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

Seperti diketahui, kasus hoaks Ratna bermula dari foto lebam wajahnya yang diakuinya karena dianiaya orang tak di Bandung, Jawa Barat. Namun, akhirnya terkuak dan Ratna mengaku kalau ia telah berbohong. Muka lebamnya ternyata bukan dianiaya melainkan habis operasi sedot lemak.

Atas perbuatannya, Ratna dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(nan/okz)

Comments

Man City Kudeta Liverpool

Israel Mau Ubah Masjid Jadi Museum