oleh

Audiensi Singgung Sejumlah Persoalan

PEKANBARU (HR)-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau bersama kelembagaan mahasiswa melakukan audiensi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Jumat (9/2).

Audiensi yang diadakan di gedung rektorat tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE,MP sebagai ketua LPPM, Ade Firmansyah, SST, M.Si selaku PPK LPPM, dan ketua SPI Ikhsan, SH, MH.

Sementara perwakilan mahasiswa, Presiden Mahasiswa Randi Andiyana beserta 110 mahasiswa yang terdiri dari pengurus BEM UNRI, perwakilan kelembagaan mahasiswa dan perwakilan mahasiswa se Universitas Riau. Audiensi dimulai pada pukul 09.20 WIB yang dibuka oleh Dirjen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Pandu Suprayogi.

Dalam audiensi tersebut disampaikan kembali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Kukerta. Seperti, pembagian kuota mahasiswa dalam kelompok kukerta yang tidak proporsional, pengadaan baju dan atribut Kukerta yang terlambat atau bahkan ada yang tidak mendapatkannya, kegiatan pelepasan mahasiswa Kukerta yang tidak efisien dan efektif, timeline Kukerta yang tidak jelas, serta pengumpulan laporan yang tidak jelas bagi mahasiswa Kukerta Tematik.

Menurut Presma UNRI Randi andiyana mengatakan, tujuan audiensi ini bertujuan mengevaluasi secara tuntas penyelenggaraan Kukerta tahu 2018 lalu.

“Permasalahan yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan klasik yang beberapa di antaranya kerap terjadi beberapa tahun belakangan,” ujarnya.

Lanjutnya, dengan audiensi ini kita berharap agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang lagi pada penyelenggaraan Kukerta 2019, namun sangat disayangkan pihak-pihak terkait hanya menyampaikan hal-hal yang tidak substansif.

Penyampaian dari Prof. Dr. Almasdi Syahza hanya sebatas penguat ingatan mahasiswa mengenai informasi seputar Kukerta yang sesungguhnya mahasiswa/i calon peserta Kukerta sudah mendapatkan pengetahuan itu sebelumnya dalam diskusi mereka bersama mahasiswa yang sudah menjalani Kukerta terlebih dahulu.

Oleh karena itu mahasiswa Universitas Riau melalui BEM UNRI bersama dengan jajaran BEM Fakultas dan forum advokasi membuat nota kesepahaman terkait Kukerta yang isinya adalah Menuntut LPPM untuk memperbaiki sistem kuota mahasiswa dalam kelompok Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) yang proporsional.

Kemudian, Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar menyelesaikan pengadaan baju dan atribut Kukerta selambat lambatnya 7 hari sebelum kegiatan pelepasan mahasiswa Kukerta.
Mahasiswa juga Menuntut LPPM untuk mengevaluasi desa yang direkomendasikan sebagai lokasi Kukerta, serta selektif dalam menentukan Dosen Pembimbing Lapangan dan memberikan pembekalan secara intensif kepada Dosen Pembimbing Lapangan.

Untuk mengantisipasi kejadian yang telah berlalu, BEM UR juga Menuntut LPPM untuk mengeluarkan timeline Kukerta Universitas Riau 2019 dalam waktu 3 hari kerja. Apabila poin-poin diatas tidak terpenuhi maka Ketua LPPM, PPK LPPM, ULP dan SPI harus turun dari jabatannya.
Nota kesepahaman tersebut kemudian ditandatangani oleh stakeholder Kukerta di atas materai 6000 sekitar 11.35 siang.

Pihak bersangkutan menyatakan siap menerima tanggungjawab serta konsekuensi sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani.
Prof Almasdi juga menyampaikan bahwa mahasiswa harus kooperatif dalam menilai dan harus bekerja sama dalam menjaga nama baik Universitas Riau. (riz)

Comments

News Feed