oleh

Dugaan Pemotongan Dana Single Salary oleh Inspektur Riau

PEKANBARU (HR)-Kejaksaan Tinggi Riau masih melakukan penelaahan terkait laporan dugaan pungutan liar (pungli) pemotongan dana single salary pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
Dalam laporan itu, Evandes Fajri selaku pimpinan di instansi tersebut adalah pihak terlapor.

“Laporan itu masih ditelaah, untuk memastikan apakah ada peristiwa pidana atau tidak,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, akhir pekan lalu.

Selain itu, proses klarifikasi juga akan dilakukan dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait, terutama terhadap pegawai yang dana tunjangannya mendapat pemotongan. Langka itu dilakukan setelah adanya surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau, Uung Abdul Syakur. “Nanti dari hasil itu, seperti apa penanganan saya. “Apakah naik ke tahap penyelidikan atau tidak,” imbuhnya.

Mengingat perkara ini baru dilaporkan, dan belum dilakukan penyelidikan, mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru itu belum bisa memaparkan secara detail mengenai isi laporan tersebut. Termasuk juga siapa pihak yang melaporkan.

Sementara dari, dari informasi yang dihimpun, dugaan pemotongan dana tunjungan itu dilakukan sebanyak dua kali. Pertama menjelang hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Saat itu, Evandes Fajri selaku Inspektur Daerah Riau membuat kebijakan pemotongan dana single salary untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para honorer yang bekerja di instansi tersebut. Dari pemotongan itu terkumpul dana sebesar Rp56 juta dan dibagikan kepada 30 honorer.

Pemotongan dana kedua terjadi pada akhir tahun 2018 lalu. Saat itu, Evandes membuat kebijakan melakukan pemotongan dana single salary sebesar satu persen dari jumlah yang diterima.
Hasilnya terkumpul dana sebesar Rp25 juta dan diberikan kepada honorer dengan jumlah bervariasi tergantung prestasi kerjanya. Angkanya dimulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Masih dari informasi yang didapat, Evandes Fajri telah diklarifikasi Korps Adhyaksa Riau terkait laporan tersebut.

Disinggung soal itu, Muspidauan memberikan pernyataannya. “Kalau soal itu, kewenangan pimpinan (Kajati Riau) untuk menyampaikannya,” pungkasnya.

Terkait hal itu, Evandes Fajri mengakui jika dirinya telah diundang pihak Kejaksaan untuk diklarifikasi. “Saya sudah dipanggil Kejaksaan, dan sudah saya jelaskan ke Kejaksaan. Saat itu saya bawa bukti-bukti lengkap,” katanya belum lama ini.(dod)

Comments

News Feed