oleh

Wako Sebut akan Tambah di APBD-P

PEKANBARU(HR)- Walikota Pekanbaru, Firdaus, menyebut akan menambah anggaran untuk perbaikan jalan rusak di Kota Pekanbaru.

Hal itu disampaikannya, saat dikonfirmasi terkait tidak seimbangnya antara anggaran yang tersedia dengan kondisi jalan di Pekanbaru yang hampir rata- rata rusak dan menjadi keluhan masyarakat. Karena menyangkut masalah keselamatan mereka saat berkendara.

“Ini InsahaAllah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan kita tambah, maka dari itu karena kemampuan dana kita belum bisa memperbaiki jalan dengan lapis ulang, makanya saya sampaikan kepada Sekda, M Noer, itu Operasi dan Pemeliharaan untuk jalan harus jadi perhatian. Artinya yang sifatnya pelayanan harus jadi perhatian, seperti Trans Metro, penerangan jalan, pengangkutan persampahan, kebersihan lingkungan dan perawatan jalan,” sebut Wako.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, disampaikan terkait masih banyak jalan perkotaan yang rusak, lantas mengapa harus fokus ke pembangunan kantor Tenayan, ia berkilah, mengatakan sebenarnya keduanya prioritas.

Tapi kalau kantor Tenayan tidak diselesaikan pasti akan terbengkalai tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau dalam sistem dalam pembangunan itu perlu melihat fungsionalisasi dari sebuah bangunan. Dan itu harus dilanjutkan terus sampai selesai.

“Nah jalan di dalam kota itu prioritas juga menyangkut keselamatan dari masyarakat kita, itulah yang sedang kita paralelkan sekarang bagaimana bisa terimbangi. Agar kantor di Tenayan bisa terus dibangun dan jalan- jalan di kota bisa diperbaiki. Karena kantor di Tenayan dibangun untuk kota masadepan, jadi 5-10 tahun ke depan, Tenayan jadi pusat kota, nanti lebar jalannya sekitar 70, mungkin 10 tahun ke depan jalan Badak menuju akses ke sana bisa sama derajatnya dengan jaan yang ada di depan kantor gubernur sekarang,” jelas Indra Pomi.

Dari rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru bersama PUPR Pekanbaru belum lama ini, diketahui sekitar Rp435 miliar di Tahun 2019 lebih difokuskan ke pusat Perkantoran Tenayan Raya, jalan lingkar dan pengaspalan jalan.

“Kita sudah gunakan fungsi kita menganggarkan. Hari ini kita jalankan fungsi pengawasan dan kita melihat sejauh mana persiapan, kualitas penyerapan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh OPD dalam hal ini Dinas PUPR terkait anggaran yang sudah kita sahkan,” ungkap Roni Amriel, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (19/2/), waktu itu.

Untuk Tahun 2019 ini, Dinas PUPR dengan anggaran Rp 435 miliar masih konsen dalam penyelesaian perkantoran dan jalan jalan-jalan yang belum terselesiakan seperti Jalan Badak, Jalan Lima Puluh, akses tol Pekanbaru (Rumbai-Dumai), kemudian ada juga kegiatan yang menyangkut kawasan pemukiman seperti bangunan-bangunan gedung namun tidak banyak.

“Penekanan kita agar kegiatan itu segera ditenderkan. Segera ditunjuk pemenangnya dan segera direalisasikan dan awasi kegiatan itu supaya kualitas dari gedung bangunan jalan sesuai harapan kita. Terus jangan ada lagi tunda bayar,” ungkapnya.

Sementara untuk anggaran tambal sulam yang dialokasikan melalui APBD Murni 2019 yakni sebesar Rp12 miliar. Anggaran 12 miliar ini dinilai tidak cukup dan hanya mampu menutupi jalan berlobang di Kota Pekanbaru hanya berkisar 20 hingga 30 persen.

“Untuk anggaran tambal sulam jalan ada lebih kurang Rp12 miliar, sementara luas jalan di Kota Pekanbaru lebih kurang 1.700 kilometer dan sebagiannya merupakan jalan rusak. Maka anggaran Rp12 miliar ini hanya bisa mengatasi 20 maksimal 30 persen penambalan jalan. Jadi boleh dikatakan tahun ini jalan-jalan berlobang belum bisa diatasi apalagi untuk mengaspal ulang.

Makanya kita tekankan kepada dinas, kedepan perosoalan ini harus dievaluasi, berapa panjang jalan di Kota pekanbaru, berapa seseungguhnya panjang jalan yang harus ditambal, berapa yang harus aspal ulang atau pengaspalan baru yang belum tersentuh pembanguan jalan,” tutupnya.(her)

Comments

News Feed