in ,

DPRD Siak akan ke DJKN

Perjuangkan Nasib Rakyat Minas dan Kandis

Wakil Ketua II DPRD Siak Hendrik Panggaribuan (2 kanan) saat memimpin forum hearing soal polemik ganti rugi jalan tol.

SIAK (HR)-Anggota DPRD Siak menggelar hearing ganti rugi jalan tol di Gedung Panglima Gimbam.

Hearing dipimpin Wakil Ketua II DPRD Siak Hendrik Pangaribuan, didampingi Ketua Komisi II Toha Nasrudin bersama anggota DPRD Siak dapil Siak IV.

Loading...

Hadir Asisten I Budi L Yuono, Kabag Pertanahan Tomi Lesmana, Camat Kandis Irwan Kurniawan, utusan BPN Riau dan Siak, utusan Chevron Rumbai, pejabat Pembuat Komitmen dari unsur Kementrian PUPR, utusan Pengadilan Negeri serta puluhan masyarakat Minas dan Kandis.
Hasil pertemuan ini merekomendasikan agar perjuangan menuntut hak masyarakat diteruskan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dari kesepakatan itu, pimpinan DPRD Siak beserta Banggar membuat jadwal keberangkatan ke DJKN.

“Minggu ini kita berangkat ke DJKN,” terang Anggota DPRD Siak dari dapil Siak IV M. Ariadi Tarigan, Selasa (26/2).

Dalam hearing pekan lalu, Wakil Ketua II Hendrik Pangaribuan menyampaikan, pada dasarnya DPRD Siak bersama pemerintah mendukung program pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur jalan tol. Namun, soal nasib rakyat yang merasa dirugikan karena nilai ganti rugi lahan untuk jalan tol itu sebagian nilainya sangat kecil, itu menjadi pekerjaan rumah bagi wakil rakyat untuk diperjuangkan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya yang wajar, tidak dirugikan, dan program pemerintah bisa berjalan lancar.

Sementara Ariadi Tarigan menambahkan, ia sangat prihatin dengan masyarakat, ada yang lahannya tidak diakui, meski mereka memiliki SHM sebagai bukti sah kepemilikan tanah, namun lahan mereka diklaim masuk ke areal areal PT Chevron.

“Banyak warga yang mengadu, mereka merasa dirugikan, jalur hukum sudah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil. Maka kita gelar hearing ini, hasil pembahasan dihearing, dari pihak terkait merekomendasikan untuk ke DJKN, karena tidak ada pemangku kepentingan di Siak dan Riau yang bisa memutuskan solusi atas masalah ini. Maka kami, DPRD Siak siap berangkat ke DJKN,” kata M. Ariadi Tarigan.

Ruetnya masalah ganti rugi jalan tol di wilayah Minas dan Kandis ini terungkap dalam hearing, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PUPR,Norman  Simamora mengungkapkan, pihaknya selaku juru bayar mengaku kesulitan dalam merealisasikan ganti rugi ini, masyarakat tidak terima atas nilai yang ditetapkan. Sementara, untuk mengabulkan tuntutan masyarakat, pihaknya terganjal oleh SK Gubernur Riau tahun 1957 yang menyatakan bahwa 100 meter kiri dan kanan jalan dari Pekanbaru-Dumai merupakan areal hak kelola PT Chevron.

“Munculnya permasalahan ini di tahun 2016. SKK Migas, Chevron mengklaim wilayah itu,” kata Norman Simamora.

Terkait ganti rugi warga yang ada hanya tertera Rp1,5 juta. Norman sebelumnya sudah meminta kepada stakeholder di Riau agar tuntutan masyarakat bisa dipenuhi, namun ia sedikit kesal, pasalnya pihak yang berwenang seolah saling lempar. “Permasalahnya, stakeholder yang berkaitan masalah ini saling lempar. Jadi kami tidak bisa mengambil keputusan, terjadi kesalahan bayar, kami yang nyangkut dengan BPK. Pak Gubernur tidak berani mencabut SK tersebut, padahal sudah jelas memiliki kuasa untuk itu,” ujarnya.

Ia bahkan sampai mengusulkan kepada semua pihak yang berkepentingan atau terkait untuk mendesak Perpres yang memiliki kekuatan untuk mencabut SK Gubernur, khusus untuk penyelesaian jalan tol ini. “Apa perlu kita semua mendesak Perpres yang menjadi dasar, khusus pembangunan jalan tol ini,” tegasnya.

Ariadi Tarigan juga menyampaikan SK Gubernur tahun 57 menjadi pengganjal penyelesaian ganti rugi jalan tol itu harus segera dicarikan jalan keluar. Ia menceritakan, sebelum ada pembangunan jalan tol, bagi masyarakat yang lahannya dilanggar pembangunan sumur minyak atau jalan akses masuk ke sumur minyak oleh Chevron, mendapat ganti rugi langsung dari Chevron. Padahal lahan mereka di pinggir jalan yang terbentang sepanjang Pekanbaru-Dumai. “Kenapa di waktu jalan tol ini soal SK baru muncul, sebelumnya bagaimana. Chevron saja kalau bangun sumur mengganti rugi lahan masyarakat, bikin jalan ke sumur, lahan masyarakat diganti rugi, nilainya malah lebih besar,” tegas politisi Hanura ini.

Sementara perwakilan masyarakat, Riska warga Kelurahan Kandis Kota memaparkan persoalan yang ada, warga menuntut keadilan, karena terlalu jelas ketimpangan nilai ganti rugi yang diterima masyarakat.

“Pada hamparan yang sama, ada yang menerima ratusan juta, namun ada yang menerima hanya Rp4,5 juta, bahkan dalam list ada yang dapat Rp1,5 juta. Kami seolah dipaksa menerima, yang tidak terima disuruh lapor ke Pengadilan,” cerita Riska.

“Kami ada berusaha mengadu ke pengadilan, namun tidak bisa kolektif. Satu orang harus buat pengaduan sendiri, anehnya biaya pengaduan Rp2,7 juta lebih mahal nilainya dibanding nilai ganti rugi. Kami yang divonis hanya dapat Rp1,5 juta berusaha, uang sudah habis di pengadilan menang, di kasasi kalah dan kembali ke angka Rp1,5 juta. Biaya kasasi kami harus tanggung,” tegasnya lagi.
Riska menegaskan, persoalan ini tidak hanya sekedar menuntut keadilan. Namun lebih jauh perbedaan nilai ganti rugi membuat masyarakat cekcok, yang nilainya sudah pas menerima, sementara yang nilainya diberi kecil menolak. Terjadi perselisihan antara masyarakat.

“Kami menuntut profesional dalam proses perhitungan ganti rugi. Selama ini tidak pernah ada musyawarah. Masyarakat solah-olah dipaksa, kalau tidak setuju diminta lapor ke pengadilan. Kami seperti dihadapkan dengan konflik, dipaksa bergesekan dengan pihak-puhak lain,” tegas wanita ini dengan suara lantang. “Masyarakat sampai ada yang cekcok dengan masyarakat, karena ada yang puas dan ada yang dirugikan,” tegasnya lagi.(lam)

Comments

Amanah UU, Disdagperin Bengkalis Susun RPIK

Pegawai PT Pertamina Diklarifikasi Jaksa