oleh

Pegawai PT Pertamina Diklarifikasi Jaksa

PEKANBARU (HR)-Penyelidikan dugaan penyimpangan pengisian elpiji bersubsidi ke tabung nonsubsidi di agen SPBE berlanjut. Kali ini proses klarifikasi terhadap beberapa orang pihak PT Pertamina.

Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Muspidauan, tidak menampik adanya proses klarifikasi terhadap pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. “Ini dalam rangka klarifikasi saja. Mereka memenuhi undangan penyelidik,” ujar Muspidauan kepada Haluan Riau, Rabu (27/2).

Saat ditanya, apakah pihak yang diklarifikasi ini merupakan Direktur PT Pertamina, Muspidauan mengatakan dirinya tidak bisa memastikan. Kendati begitu, dia menjelaskan pada proses ini penyelidik tengah mencari peristiwa pidana, sehingga dilakukan upaya permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

“Masih mencari peristiwa pidana, penyelidik masih melakukan pulbaket (pengumbulan bahan dan keterangan, red),” tandas mantan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru ini.

Dalam perkara ini, selain PT Pertamina, penyelidik Kejati Riau juga telah meminta keterangan Direktur PT Sinar Aditama, Amrin AA Pane, Senin (25/2) kemarin.

Amrin tidak datang sendirian, melainkan didampingi lima orang rekannya. Satu di antara diketahui dari Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas (Migas). Selain itu, penyelidik juga mengundang Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa. Akan tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir dan mengutus dua orang stafnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Tim Kunspek Komisi VII DPR RI yang dipimpin Muhammad Nasir meninjau kawasan industri terkait regulasi LPG 3 kilogram di Pekanbaru, Selasa (12/2) lalu. Dalam kunjungan itu Tim Kunspek Komisi VII DPR RI didampingi sejumlah mitra kerja, di antaranya Ditjen Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Ditreskrimsus Polda Riau, Kejati Riau, BPH Migas, Dinas ESDM Riau, Dinas Lingkungan Hidup Riau, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Gakkum LHK, Ditjen PSLB3 LHK, Ditjen PPKL LHK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan LHK, dan Direksi PT PLN (Persero).

Hasilnya ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengisian gas bersubdi yang dialihkan ke tabung nonsubsidi. Selain itu juga didapati adanya potensi ketidaksesuaian regulasi LPG 3 kg. Sehingga Komisi VII DPR RI menyerahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan pengecekan terhadap perizinan seluruh agen SPBE dan agen penyalur LPG 3 kg, karena satu perusahaan ada yang memiliki lima agen.

Terhadap kondisi ini, Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi regulasi tersebut, termasuk regulasi terhadap LPG 3 kg maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian juga meminta agar daftar seluruh pemilik agen dicatat dan diperiksa terkait penyaluran LPG 3 kg.(dod)

Comments

News Feed