oleh

Kementrian PUPR Diminta Mendata dan Hitung Ulang Ganti Rugi

SIAK (HR) – Terkait kisruh ganti rugi lahan masyarakat yang menjadi jalur jalan Tol di Kecamatan Minas dan Kandis, Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menegaskan bahwa aset SKK Migas yang dikelola PT Chevron Rumbai bukan 100 meter kiri dan kanan jalan sepanjang Pekanbaru-Dumai. Namun hanya di sport tertentu yang didaftarkan.

Hal itu diketahui hasil kunjungan Komisi II DPRD Siak ke kantor DJKN, Kamis (28/2) di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Siak M. Ariadi Tarigan kepada Haluan Riau melalui telephon celuler.

Kedatangan rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Siak Toha Nasrudin, disambut langsung oleh Dirjend Purnama T. Sianturi. “Kami Komisi II DPRD Siak baru saja menghadap ke DJKN, dan langsung disambut Purnama T. Sianturi, bersama anggotanya,” kata M. Ariadi Tarigan.

“Dari pertemuan ini, DJKN menjelaskan bahwa tanah aset SKK Migas yang dikelola PT. Chevron Rumbai yang disebut-sebut sebagai aset negara itu bukan 100 meter kiri dan kanan jalan dari Pekanbaru sampai ke Dumai. Namun hanya titik-titik tertentu, atau spot yang didaftarkan. Misalkan sumur minyak, akses masuk ke sumur minyak. Jadi jelas, masyarakat Minas dan Kandis punya hak yang utuh dalam ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol itu,” tegas M. Ariadi Tarigan.

Dalam pertemuan itu, lanjut Tarigan, pihak DJKN menunjukkan sepucuk surat berisikan lampiran, yang berisikan data lahan atau tanah kekayaan negara, sebagai dasar bagi lahan negara yang kena langgar proyek pembangunan jalan tol. Surat yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, Dirjend Kekayaan Negara itu No : S-884/KN.4/2017, Hal : Keterangan Barang Milik Negara. Di luar data itu, lanjut Tarigan, berarti bukan aset negara.

Atas dasar itu, selaku wakil rakyat M. Ariadi Tarigan mendesak Kementrian PUPR untuk mendata ulang dan menilai kembali lahan masyarakat yang harus dibebaskan untuk pembangunan jalan tol itu. “Kepada PUPR mohon data ulang, dan menilai kembali titik lahan masyarakat, khususnya di 2 pintu tol di Kecamatan Kandis, ini wajib dibayarkan ke pemiliknya,” tegas politisi partai Hanura ini.

Lebih jauh, Ariadi Tarigan juga menjelaskan, masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan haknya adalah benar. Untuk itu, Dewan selaku wakil rakyat begitu juga pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu perjuangan rakyat untuk mendapatkan haknya. (Lam)

Comments

News Feed