in , , , ,

3 Dokter Bantah Keterangan Yulwiriati

Sidang Alkes di RSUD AA Riau

Mantan Dirut RSUD Arifin Achmad Riau, Yulwiriati Moesa saat memberikan keterangan dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Arifin Achmad di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin (4-3). (ANDIKA)

PEKANBARU (HR)-Yulwiriati Moesa mengaku tidak ada permasalahan dalam pengadaannya alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Riau pada tahun 2012-2013 lalu. Namun, hal itu dibantah oleh dokter yang bertugas di sana.

Itu terungkap pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (4/3) malam.

Loading...

Dalam sidang itu, mantan Dirut RSUD Arifin Achmad yang kini menjabat Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Riau itu dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Adapun para terdakwa yang duduk pesakitan adalah dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE, dr Weli Zulfikar, SpB(K)KL dan drg Masrial, SpBM. Ketiganya adalah mantan anak buah Moesa saat menjabat selaku Direktur Utama (Dirut) RSUD AA Riau.

Selain tiga oknum dokter itu, perkara ini juga menjerat dua terdakwa lainnya. Mereka adalah Direktrur CV Prima Mustika Raya (PMR), Yuni Efrianti, dan seorang stafnya, Mukhlis.

Dalam kesaksiannya, Moesa mengaku pengadaan alkes saat itu dilakukan oleh CV PMR. Adapun yang menunjuk pihak rekanan adalah pejabat pengadaan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD AA Riau.

?”Saya tahunya penyedia itu CV PMR. Saya ada menandatangani kuitansi setuju bayar yang telah melalui verifikasi dari PPTK, Pejabat Pengadaan, farmasi dan lain-lainnya. Itu terkait alkes spesialistik,” ujar Moesa di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu.

Kendati begitu, Moesa mengatakan dirinya tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan.

“?Saya tidak pernah bertemu dengan Bu Yuni (Direktur CV PMR, Yuni Efrianti,red).? Pemilihan CV PMR sebagai penyedia itu di pejabat pengadaan. Saya tahunya setelah tanda tangan (pencairan). Saya tidak tahu bagaimana CV PMR menyiapkan alat-alat itu,” lanjut dia.?
?”Saya tahunya sampai sekarang, CV PMR yang menyiapkan. Di luar itu saya tidak tahu siapa sebenarnya yang menyiapkan,” lanjut Moesa.?

Diterangkan Moesa, pihaknya menganggarkan alkes spesialistik itu, berdasarkan kebutuhan pasien. Meski begitu, Moesa mengaku tidak pernah mendapat laporan mengenai pengadaan alkes tersebut.

?Mendengar penjelasan itu, Firdaus Ajis selaku penasehat hukum dari tiga dokter itu langsung menjelaskan bahwa alkes yang menjadi permasalahan tersebut adalah milik kliennya.
“Alat-alat itu milik dokter, bukan disediakan oleh CV PMR,” tegas Firdaus Ajis.

Terkait hal ini, Moesa tetap keukeuh mengatakan bahwa pengadaan alkes di tahun 2012-2013 itu dilakukan oleh CV PMR. “Saya tahunya alat-alat itu disediakan oleh (CV) PMR,” kata Moesa.
Tidak puas dengan jawaban Moesa, Firdaus kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya. “Dari mana saksi tahu bahwa itu disediakan oleh PMR. Saksi saja tadi mengatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai pengadaan alkes itu,” tanya Firdaus Ajis.
“Saya mempercayai dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani oleh p

ejabat pengadaan,” jawab Moesa.
Dalam kesempatan itu, Moesa juga mengatakan bahwa pada tahun 2012-2013, tidak ada permasalahan dalam pengadaan alkes tersebut. “Tidak ada temuan (permasalahan,red),” imbuh dia lebih lanjut.

Keterangan ini kemudian dibantah oleh terdakwa dr Weli Zulfikar. Menurutnya, pada tahun 2013 lalu, para dokter pernah mogok melakukan tindakan operasi. Hal itu dikarenakan alkes yang diminta tidak disediakan oleh pihak rumah sakit.

“Saat itu saksi (Yulwiriati) mengatakan, tolong dipinjamkan alat-alat milik dokter. Ini bantahan saya yang mulia, mengenai kata saksi yang tidak ada masalah,” terang Welly.?

Atas bantahan itu, Moesa lagi-lagi mengatakan, untuk alkes, pihaknya telah bekerja sama dengan CV PMR. Mengenai hal ini, hakim ketua langsung memotong penjelasan Yulwiriati.
“Bukan soal itu, Bu! Ibu tahu tidak di tahun 2013, mereka (dokter,red) pernah berhenti operasi,” tanya hakim ketua.

“?Tidak ada masalah,” jawab Moesa.?
“Tidak ada masalah, buktinya mereka mogok,” tanya hakim ketua lagi.?
?”Seingat saya tidak mogok. Tidak pernah. Tidak ingat,” jawab Moesa menimpali.

Mendengar jawaban saksi seperti itu, hakim ketua ?mempertanyakan kinerja Yulwiriati selama menjabat sebagai pimpinan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau itu.
“Saksi ini banyak tidak tahunya.? Masa seorang direktur tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait masalah ini,” kata hakim ketua kesal.

“Dokter-dokter ini mengatakan ada masalah di tahun 2013. Tetapi Ibu mengatakan tidak ada masalah. Bagaimana tanggapan ibu,” tanya hakim ketua lagi.
“Untuk alat sudah ada vendornya, itu CV PMR. Saya tahunya tidak ada masalah. Karena saya tahunya penyedia itu PMR,” terang Moesa.

Mendengar jawaban saksi seperti itu, hakim ketua beserta pengunjung di ruang sidang langsung tertawa.

“Waw.. tidak ada masalah ya. Ya sudahlah, berarti saksi tetap pada keterangannya ya?,” tutur hakim ketua.

Setelah mendengarkan keterangan Yulwiriati Moesa, majelis hakim kemudian menutup persidangan, dan akan dilanjutkan pada pekan depan.

Usai persidangan, Moesa tidak bersedia menanggapi pertanyaan awak media yang dilontarkan kepadanya. “Hmmmm. Tadi kan udah dengar,” jawab Moesa menjawab pertanyaan apakah dirinya yang menandatangani dokumen pencairan pengadaan akses.

Dia juga tidak bersedia menjawab, apakah dirinya ada mengecek dokumen pencairan tersebut. Dia terus berlalu sambil melambaikan tangan ke awak media.

Sementara itu, Firdaus Ajis selaku pengacara dari ketiga dokter menanggapi adanya perbedaan keterangan yang disampaikan Yulwiriati Moesa dengan keterangan saksi lainnya, dan para terdakwa. “Kalau ada perbedaan bsatu saksi dengan banyak saksi, itu akan menjadi pertimbangan majelis (hakim) nantinya,” ujar Firdaus kepada Haluan Riau.

Hal itu, kata dia, merupakan hak saksi. Nantinya, hal itu akan menjadi kesimpulan pihaknya dan dimasukkan ke dalam nota pembelaan atau pledo.
“Boleh saja dia bertahan di situ, gak ada masalah. Ini nanti kita masukkan ke dalam kesimpulan bahwa ada keterangan berbeda antara keterangan dia dengan saksi yang lain. Apakah keterangan itu benar atau tidak, tentu akan dipertimbangkan majelis,” terang Firdaus.
Dalam kesempatan itu, Firdaus menerangkan, selaku seorang pimpinan seharusnya tidak bisa mengelak terhadap pertanggungjawabannya.

“Dia tanda tangan dokumen kuitansi. Dalam Pasal 18 Undang-undang (UU) 1 2004 (tentang Perbendaharaan Negara) itu, pejabat yang menandatangani dokumen yang menyebabkan keluarnya uang negara, bertanggung jawab secara materil. Dia tahu atau tidak tahu, mengerti atau tidak mengerti, dia bertanggung jawab” terang dia seraya mengatakan,

Masih dalam aturan itu, lanjut dia, kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang atau bertambahnya kewajiban akibat perbuatan melawan hukum baik dengan sengaja maupun tidak disengaja atau lalai.

“Kalau tidak tahu, itu lalai namanya. Itu akan kita tuangkan di dalam pledoi,” pungkas Firdaus Ajis.(dod)

Comments

Ada Bukti Baru, Penyelidikan Drainase Paket B Pekanbaru Dibuka Kembali

PPK dan Tim PHO Dituntut 20 Bulan Penjara