oleh

Pansus segera Hasilkan Rekomendasi LKPj Kepala Daerah

PEKANBARU (HR)-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 telah terbentuk. Selanjutnya, pansus akan bekerja guna menghasilkan rekomendasi terkait LKPj tersebut.

Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2014-2019 dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Riau belum ini. Sebanyak 14 anggota Dewan menjadi anggota pansus.

Adapun anggota pansus, adalah Supriyati, Karmila Sari, Erizal Muluk, Makmun Solihin, Almainis, Nasril, dan Eddy A Mohd Yatim. Lalu, Yurjani Moga, Bagus Santoso, Marwan Yohanis, Mansyur HS, Abdul Wahid, T Nazlah Khairati dan Ilyas HU.

Pansus ini nantinya akan melakukan rapat untuk mengulas kembali apa saja capaian kepala daerah tahun 2018 dan selama masa jabatan 2014-2019. Rapat itu nantinya akan melahirkan sebuah rekomendasi yang akan ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru menjabat saat ini.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus Mansyur HS kepada Riau Pos, Selasa (5/3). Katanya, pansus sendiri sudah menjadwalkan sejumlah rapat bersama guna membahas LKPj Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPj AMJ 2014-2019. Dari seluruh laporan, Dewan akan mengelompokkan dan menginventarisir mana saja yang harus diperbaiki di masa akan datang.

“Rekomendasi lebih ke untuk kepala daerah saat ini. Misalnya, beberapa kasus yang sudah terjadi sebelumnya, agar jangan terjadi untuk yang akan datang. Seperti rasionalisasi, itu terjadi karena perencanaan yang tidak matang. Idealnya Gubernur terpilih bisa menerima dan pertanggung jawab administrasi kepada publik masyarakat itulah konsekuensi kita terpilih,” ujar Mansyur HS.

Ia mengatakan, bahwa rekomendasi yang dikeluarkan nantinya bukan untuk menyalahkan pemerintah yang lama. Melainkan sebagai bahan koreksi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal.

“Kami berikan rekomendasi supaya bisa menjadi pelajaran jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. Seperti kemaren kami diingatkan Kementerian Dalam Negeri supaya kepala daerahnya tidak lagi tersandung masalah hukum. Ya maka mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi,” kata dia.

Selain itu, Mansyur juga menyebutkan poin penguatan kerjasama antara eksekutif dengan legislatif. Dimana masing-masing lembaga pemerintahan itu memiliki corong yang berbeda namun satu tujuan.

DPRD bekerja menyerap aspirasi masyarakat kemudian pemerintah menindak lanjuti aspirasi yang telah terserap. Setelah diserap dan dilaksanakan, DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan.

“Yang diperkuat adalah perencanaan kerja. Kemudian juga hubungan eksekutif dengan legislatif. Harus ditingkatkan. Karena legislatif mitranya eksekutif. Semua punya gerbong. Tujuan nya untuk kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, DPRD Riau menggelar rapat paripurna, Senin (4/3). Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman itu beragendakan pendengaran jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Selain itu, rapat paripurna yang digelar, sekaligus membentuk panitia khusus (pansus)
Diawal, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Ia menyebut pemerintah provinsi Riau sangat berterimakasih serta memberikan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.(ADV)

Comments

News Feed