in

Genjot Pendapatan Daerah dari Perusahaan HTI, Komisi III Gandeng Pihak Dinas dan LSM Lingkungan

Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Riau dengan DLHK, Bapenda, LSM Jikalahari) dan Walhi (Untuk ADV Genjot Pendapatan Daerah dari Perusahaan HTI, Komisi III Gandeng Pihak Dinas dan LSM Lingkungan)

PEKANBARU (HR)-Belum lama ini, Komisi III DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Kegiatan itu dipimpin Sekretaris Komisi III, Suhardiman Amby. Adapun yang dibahas adalah terkait upaya untuk menggenjot pendapatan daerah Provinsi Riau yang berasal dari perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri (HTI).

Loading...

Dalam rapat, seluruh peserta menyepakati adanya potensi pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan pengelola HTI. “Saat rapat, masing-masing instansi termasuk teman-teman dari aktivis lingkungan telah memaparkan potensi pendapatan yang berasal dari perusahaan HTI. Kami juga terkejut, karena saya dengar dari pemaparan teman aktivis itu sangat luar biasa potensinya,” sebut Suhardiman, Kamis (7/3).

Ia mengkalkulasikan ada potensi pendapatan yang sangat luar biasa untuk menambah pundi-pundi daerah. Dari pemaparan awal, satu perusahaan HTI seharusnya bisa menyumbang pendapatan Rp500 miliar. Itu diasumsikan berdasarkan besaran kayu yang diproduksi menjadi kertas oleh perusahaan.

“Tergantung besaran produksi. Rp500 miliar itu kami ambil dari perhitungan perusahaan terbesar selama 1 tahun. Katakanlah jika dirata-ratakan kita ambil angka minimum Rp200 miliar setahun, perusahaan HTI di Riau itu ratusan banyaknya,” kata politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Dari rapat tersebut juga mengerucut beberapa permasalahan yang ada. Hal itu diketahui setelah dewan mendengar pemaparan dari Bapenda dan DLHK Provinsi. Sementara itu, pihaknya menduga ada penyimpangan perhitungan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Sehingga uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan hasil produksi dari perusahaan HTI.

“Ini nanti akan berangsur-ansur. Mulai dari 1 perusahaan sebagai contoh. Mungkin nanti tidak tertutup kemungkinan ratusan perusahaan itu akan kita bedah secara bersama-sama. Kami dari Komisi III sangat meapresiasi terhadap taman-taman Bapenda, DLHK dan aktivis lingkungan yang sudah mau berpartisipasi terhadap masalah ini,” kata dia.

Kemudian, Komisi III membentuk tim tugas bersama yang terdiri dari pihak dinas hingga LSM yang bergerak di bidang lingkungan itu, untuk menggenjot pendapatan daerah.

Ke depan, kata Suhardiman, pihaknya akan lebih intensif lagi dalam mengadakan pertemuan bersama tim yang telah dibentuk. Dengan harapan titik terang atas masalah pendapatan yang ada saat ini bisa didapati. Menurutnya, jika potensi pendapatan tersebut dibiarkan lepas maka yang akan rugi adalah masyarakat Riau. Karena selama ini yang terkena dampak atas operasi perusahaan adalah masyarakat.

“Setidaknya nanti penambahan pendapatan bisa membangun infrastuktur, gedung Sekolah, gedung rumah sakit. Banyak manfaatnya. Sumber dari sini yang mau kami kejar. Tentunya kami dari DPRD Riau juga meminta dukungan terhadap masyarakat agar kerja kami ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Suhardiman Amby.(ADV)

Comments

Tanam Perdana Sawit Rakyat di Desa Bukit Intan Makmur

Sebelum Tenggelamkan Putrinya di Kamar Mandi, Ibu Ini Googling ‘Cara Membunuh Dengan Cara Tenggelam’