oleh

Hari Ini, Ribuan Guru Sertifikasi Kembali Demo

PEKANBARU (HR)- Setelah batal menemui Walikota Pekanbaru, Firdaus, Jumat (8/3) kemarin, ribuan guru sertifikasi kembali akan menggelar aksi keadilan di Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (11/3).

Mereka menuntut pihak Pemerintah Kota untuk merevisi Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2019 yang menghapus atau meniadakan tunjangan penghasilan bagi guru bersertifikasi. “Jadi kami sudah melakukan pertemuan kemarin, hasilnya, besok (hari ini-red) kami bakal gelar aksi lagi,” kata Zulfikar, perwakilan Guru SD dan SMP Sertifikasi, Minggu (10/3).

Aksi damai akan dilakukan di dua titik lokasi, yakni di depan Kantor Wako Pekanbaru dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru. Menurut Zulfikar, aksi serupa bakal berlanjut sampai pihak Pemerintah Kota Pekanbaru menerima tuntutan mereka yang salahsatunya adalah merevisi Perwako yang sudah diterbitkan, bahkan ia juga mengajak para guru agar tidak takut dengan intimidasi dari berbagai pihak. “Aksi damai kita sudah dapat izin dari pihak Kepolisian. Kami ajak seluruh guru untuk tidak khawatir dengan intimidasi sejumlah pihak, ini aksi damai,” tutupnya.

Seperti diketahui tuntutan yang disampaikan para guru sertifikasi di Pekanbaru sudah untuk keempat kalinya, setelah Kamis (28/2), mendatangi Kantor DPRD Pekanbaru, Selasa (5/3), demo di Kantor Wako dan Jumat (8/3), rencana bertemu wako batal.

Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT, sangat menyayangkan hal itu terjadi, bahkan ia menyebut, pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak bisa memberikan informasi yang bisa membantu kepada para guru sertifikasi tersebut. Sebab ratusan guru pendemo menuntut persoalan yang sudah jelas. “Saya terus terang saja sangat menyanyangkan aksi demo itu. Sekali lagi sangat disayangkan, PGRI tidak bisa memberikaninformasi membantu. Sebab apa yang dipersoalkan mereka yakni tunjangan Semua sudah jelas penjelasannya,” ujar Wako, Selasa (5/3).

Tahun lalu, sesuai kebijakan pemerintah pusat, Pemko memang masih memberi tunjangan kepada guru-guru yang bersertifikat. Tapi tahun 2019, atas arahan dan kebijakan pusat berikut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan, menyatakan guru sertifikasi tidak boleh menerima dua tunjangan. Baik dana dari APBN maupun dari APBD, sebab kedua anggaran sama-sama dari pemerintah.

“Maka guru yang bersertifikat dipersilahkan memilih, apakah mau menerima tunjangan sertifikasi atau menerima tunjangan daerah. Namun bagi guru yang belum bersertifikat otomatis menerima tunjangan daerah. Nah, kalau guru sertifikasi masih juga menuntut tunjangan daerah dan dan tunjangan settifikasi, ya tidak boleh lagi, kami sudah kena tegur, tadi juga sudah disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, tidak boleh dua tunjangan itu dibayarkan,” tegasnya.

Kebijakan yang diberlakukan, kata Wako, sudah disampaikan sebelumnya kepada guru-guru melalui Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah. Para guru tinggal pilih saja di antara tunjangan yang disiapkan itu. Kalau merasa kecil tunjangan sertifikasi yang diterima perbulan dibanding tunjangan daerah, para guru dipersilahkan memilih tunjangan daerah saja. Begitu juga sebaliknya. “Tak bisa terima dua tunjangan karena begitu nanti diaudit akan diminta untuk mengembalikan, karena itupula kepala daerah tidak bisa memberikan dua tunjangan, bukan hanya diminta mengembalikan tapi kebijakan kepala daerah juga dianggap melanggar aturan,” kata Firdaus.

Semestinya, katanya, para guru sertifikasi tidak harus turun ke jalan menuntut masalah tunjangan tersebut. Para guru adalah seorang yang intelektual dan sebagai contoh, jadi takkan selesai menyampaikannya dengan cara begitu. “Kalau kurang jelas mengapa tidak datang ke walikota saja, tak selesai itu dengan cara turun ramai-ramai. Semua sudah disampaikan melalui kepala dinas. Guru seharusnya lebih cerdas, kalau kita sudah jelaskan regulasinya memang begitu, tidak bisa mencontoh ke daerah lain. Karena Pemko sudah salah dan ditegur, apa harus diulang lagi?Regulasinya jelas, bukan hanya guru, siapapun ASN tidak boleh menerima dua tunjangan kalau dari dana pemerintah. Yang jelas tidak ada potensi untuk merevisi Perwako yang sudah terbit, aturannya sudah jelas,” tutup Wako.

Ada 6 tuntutan yang disampaikan para guru sertifikasi. Pertama, meminta Pemko untuk merevisi Perwako Nomor 7 tahun 2019, yakni Pasal 9 Ayat 8. Kedua, kembalikan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) seperti sedia kala sejumlah Rp1.650.000,- untuk 12 bulan. Ketiga, tidak ada kesenjangan guru sertifikasi dan pegawai Disdik Pekanbaru dalam hal TPP.

Keempat, tidak ada intimidasi mutasi, dan intervensi terhadap seluruh guru yang melakukan demo. Kelima, tidak diberikan janji palsu (PHP) dalam pencairan TPP untuk guru sertifikasi. Dan keenam, apabila poin 1-5 tidak dilaksanakan, guru akan mogok mengajar.(her)

Comments

News Feed