in

PPID Pemko Mengeluh Pemohon Informasi Ada yang ‘Main Bentak’

Dikunjungi Mendadak oleh KIP Riau

PEKANBARU (HR)- Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau melakukan kunjungan mendadak ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Selasa (12/3).

Dalam kunjungan tersebut, PPID Pemko Pekanbaru mengeluh tentang masih adanya pemohon informasi publik yang bernada tinggi alias ‘main bentak’ saat memohon informasi publik. “Ada yang meminta (informasi, red) dengan nada suara tinggi,” kata salah seorang PPID Pemko Pekanbaru, Indra, kepada tim KIP Riau yang melakukan kunjungan ke Sekretariat PPID Pemko Pelanbaru tersebut.

Loading...

Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa PPID Pemko Pekanbaru setiap bulannya menerima rata-rata lima sampai dengan sepuluh permintaan informasi publik. Dan rata-rata, pemohon informasi berasal dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Dan kebanyakan alasan permohonan informasi publik itu adalah untuk kontrol sosial,” ujar Indra lagi.

Menanggapi keluhan dari PPID Pemko Pekanbaru tersebut, Ketua KIP Riau, Zufra Irwan, menyebutkan, jika pemohon tidak sopan, PPID tidak wajib melayani. “Saya lihat di sini ada CCTV, akan terekam, jika ada pemohon yang meminta dengan memaksa dan menggunakan nada yang tinggi. Ini bisa menjadi bukti nanti bilamana ada sengketa imformasi publik di KIP,” kata Zufra Irwan yang saat kunjungan kw PPID Pemko Pekanbaru tersebut didampingi oleh komisioner KIP Riau lainnya, Johny Setiawan Mundung.

Sementara itu, Johny Setiawan Mundung mengkritisi sinergi antara PPID Pemko Pekanbaru dengan PPID Pembantu se-lingkungan Pemko Pekanbaru.
Menurut Johny, PPID Pembantu se-Pekanbaru masih belum responsif untuk membantu PPID Pemko Pekanbaru. Dimana, PPID Pembantu belum maksimal mensupport informasi publik kepada PPID Pemko Pekanbaru sebagai PPID Utama.

“Semestinya, PPID Pembantu Pemko Pekanbaru, dalam hal ini PPID di setiap OPD dan kecamatan, memberikan dukungan data dan informasi kepada PPID Pemko Pekanbaru yang merupakan PPID utama-nya,” jelas mantan aktivis lingkungan ini.

Johny mencontohkan, bila ada pemohon yang minta informasi tentang jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Pemko setiap tahunnya, maka PPID Pembantu di OPD Pendapatan Daerah bisa memberikan informasi tersebut kepada PPID Utama yang berada di OPD Komunikasi dan Informasi. “Pemohon tidak perlu datang ke Bapenda Kota Pekanbaru untuk tahu informasi pendapatan daerah, tapi cukup mendatangi PPID Pemko Pekanbaru yang ada di Dinas Kominfo. Nah, untuk bisa menjawab permohonan informasi, tentunya PPID Pemko harus dapat support data dari Bapenda,” jelas Johny.

Lanjut Johny, dengan prosedur permintaan informasi publik yang terintegritas dengan PPID Pemko Pekanbaru sebagai PPID utama, maka organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada bisa fokus bekerja sesuai dengan tugasnya. OPD-OPD yang ada tak direcoki lagi dengan urusan-urusan permintaan informasi, sebab semua sudah dihandle oleh PPID Utama. “Namun, semua harus terintegrasi dengan PPID Utama. PPID Pembantu yang ada di OPD harus mendukung dengan support data ke PPID Utama,” tutupnya.(ckp)

Comments

Presiden Jokowi Batal Kunker ke Riau

Bupati Hadiri Rakornas Investasi 2019