oleh

16 Anggota DPRD Bengkalis Datangi BNPP Pusat

BENGKALIS (HR)-Usulkan penanganan abrasi Pulau Bengkalis, Pulau Rupat merupakan pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 16 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis konsultasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat di Jakarta, Kamis (14/3).

Rombongan belasan anggota DPRD Bengkalis dipimpin Wakil Ketua DPRD Bengkalis H. Indra Gunawan Eet. Turut mendampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Radius Akima dan sejumlah pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat DPRD Bengkalis.

Wakil Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan Eet mengatakan, persoalan abrasi dan pengelolaan perbatasan harus mendapat perhatian bersama.

Pimpinan bersama anggota DPRD Bengkalis melakukan konsultasi dan koordinasi BNPP Pusat untuk mendapatkan masukan terkait percepatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penanganan abrasi pantai di wilayah perbatasan apalagi Pulau Bengkalis.

“Alhamdulilah, BNPP Pusat menanggapi masalah abrasi. Dan disetujui sepanjang 24,5 Km, insyaa Alloh akan disampaikan pada Musrenbang APBN dan APBD provinsi, diagendakan pada 2020 mendatang,” ungkapnya ketika dihubungi, Kamis (14/3).

Diutarakan Eet lagi, untuk yang paling prioritas penanganan abrasi tersebut adalah wilayah Pulau Bengkalis dan Rupat.

Untuk diketahui usulan penanganan abrasi yang disampaikan rombongan Anggota DPRD Bengkalis tersebut agar dapat dianggarkan dalam APBN diantaranya adalah, pengaman pantai Utara Pulau Bengkalis Kecamatan Bantan yaitu dari Desa Meskom-Desa Jangkang yang diusulkan ditangani sepanjang 24,5 Km.

Kemudian Desa Jangkang-Desa Selatbaru usul yang harus ditangani sepanjang 1,9 Km. Selanjutnya usulan penanganan dari Desa Selatbaru-Desa Teluk Papal-Desa Bantan Air-Desa Muntai sepanjang sekitar 15,8 Km, kemudian pengamanan pantai dari Desa Muntai-Desa Pambang sejauh 9,9 Km.(rtc/mel)

Comments

News Feed