oleh

Dewan Undang Pihak Terkait Cari Solusi Kerusakan Jalan di Riau

PEKANBARU (HR)-Belum lama ini, DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat membahas masalah kerusakan jalan. Dalam rapat DPRD turut mengundang beberapa instansi terkait termasuk pihak kepolisian.

“Jadi rapat Komisi (IV DPRD Riau) kemarin sebagai wujud kekhawatiran DPRD terkait kondisi jalan yang selalu hancur setelah diperbaiki. Umumnya disebabkan truk CPO,” ungkap Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Dari rapat tersebut didapati kesimpulan sementara bahwa truk CPO yang mengalami kelebihan muatan harus ditindak tegas. Seperti tilang atau tindakan maksimal. Seperti memotong langsung dimensi truk yang kelebihan muatan.

Hal itu, katanya, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Selain itu DPRD juga meminta Dinas Perhubungan agar rutin menggelar razia gabungan bersama pihak kepolisian.

Kemudian DPRD juga akan lakukan revisi terhadap perda yang mengatur masalah angkutan. Yakni dengan menambahkan klausul bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) tidak boleh membayar angkutan yang membawa CPO melebihi muatan. Termasuk juga kendaraan yang beroperasi di Riau melebihi 3 bulan harus berplat BM. Jangan sampai mobil angkutan beroperasi di Riau, bayar pajaknya ke daerah lain.

Sementara ini, pihaknya akan tetap memanggil seluruh PKS yang mengoperasikan truk CPO di jalan lintas Riau. Karena sebelumnya, tidak semua PKS yang diundang hadir dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi IV DPRD Riau. Rencananya DPRD akan memaksa PKS untuk mengurangi beban atau muatan truk yang beroperasi.

“Hari Senin depan kami akan panggil lagi, karena perusahaan yang datang hanya 8 perusahaan. Pada prinsipnya perusahaan setuju mereka mengontrakan pada perusahaan angkutan. Pihak perusahaan pakai pihak ketiga,” lanjut Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedet itu.

Ia juga memastikan hal itu juga merupakan salah satu upaya DPRD untuk menemukan solusi atas kerusakan jalan di Provinsi Riau. Karena kondisi jalan saat ini cukup memprihatinkan. Ia mencontohkan truk yang beroperasi di daerah Jawa. Yang menggunakan truk gandeng untuk menghindari kelebihan muatan. Pihaknya juga akan meminta pihak terkait untuk memperkuat pemberian izin KIR terhadap truk CPO.

Sebelumnya, Kondisi IV DPRD Riau masih mendapati adanya keluhan masyarakat soal kondisi jalan provinsi di berbagai daerah. Keluhan masyarakat soal jalan itu juga didapati DPRD langsung pada saat turun ke lapangan. Dewan mendapati beberapa titik jalan lintas provinsi yang mengalami kondisi kerusakan yang cukup dalam. Bahkan sangat rawan menjadi penyebab kecelakaan.

Maka dari itu, Komisi IV mulai mencarikan solusi agar kerusakan jalan bisa berkurang. Sehingga akses infrastuktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.(ADV)

Comments

News Feed