in

DLHK Surati Oknum Perusak Danau Buatan

Diduga Bakal Dijadikan Kebun Durian

PEKANBARU (HR)- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Zulfikri mengaku geram dengan ulah oknum yang melakukan perusakan taman rekreasi Danau Buatan/ Khayangan di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Akibat pembersihan lahan (land clearing) dan pembuangan tanah berupa material tanah dan tanaman ke badan air, terjadi kerusakan lingkungan di sekitar danau.

Loading...

Selain membuat air menjadi keruh, terjadi pula pendangkalan akibat sedimentasi. Zulfikri menduga perbuatan yang dilakukan pelaku bukan untuk kepentingan pribadi, memandang luasan lahan di sana.

“Kita sudah pantau langsung ke sana, pelaku sudah kita surati untuk mengembalikan seperti semula. Lahan di sana sudah ditebas pelaku, danaupun mereka timbun. Alamat pelaku sudah kita dapatkan, kita beri surat teguran sampai tiga kali. Kalau tidak diindahkan, kita akan bawa masalah ini ke ranah hukum tindak pidana perusakan,” tegasnya.

Zulfikri, menerangkan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pasal 54 Ayat 1, setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Pembersihan lahan yang dilakukan pelaku diperkirakan sudah dimulai sejak Bulan Januari 2019. Kemudian menimbun pinggiran danau dengan tanah. Kontur tanah yang lereng dan tidak ada tanaman, mengakibatkan air larian membawa material atau menggerus tanah masuk ke dalam danau.

Menyebabkan, terjadi sedimentasi dan pendangkalan danau dan air menjadi keruh serta mengganhgu kehidupan biota air. “Penimbunan harus dihentikan, kemudian kembalikan seperti semula tepian danau sebelum terjadi penimbunan. Serta kembalikan vegetasi di lahan itu,” tegas Zulfikri.

Di pihak lain, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amril mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, sebagai leading sektor harus meneliti ke lapangan terhadap dugaan pencemaran yang dimaksud. “Harus ada kepastian dari segi apa pencemaran dilakukan oleh oknum pengusaha,” kata Roni.

Jika memang terbukti ada kegiatan yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dalam hal ini Danau Buatan, sebaiknya dinas terkait memanggil oknum pengusaha kemudian melakukan tindakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ke depan Pekanbaru harus lebih waspada terhadap pencemaran lingkungan, bukan saja Danau Buatan, tapi juga sungai-sungai, anak sungai, kawasan industri, perkantoran, pergudangan, perbengkelan, pabrik-pabrik, kawasan perumuahan dan pemukiman harus juga dilakukan pemantauan terhadap tindakan pencegahan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan,” kata Roni.

Setiap stakeholder harus sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan, karena tugas ini bukan saja menjadi kewajiban pemerintah, perlu juga peran serta masyarakat sesuai dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, Bab XI Pasal 70 ayat 1 sampai 3 dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat tersebut sangat penting terhadap pemantauan dan pengawasan gejala-gejala pencemaran lingkungan, laporkan segera baik lisan maupun tulisan ke pemerintah baik melalui RT/RW, Lurah, Camat atau dinas terkait bisa juga langsung ke DPRD Kota Pekanbaru, komisi IV yang membidangi lingkungan hidup.

“Untuk tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan perlu tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran pencemaran lingkungan. DLHK punya kewenangan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terutama Pasal 74 Ayat 1 sampai dengan 3,” tutup Roni Amril.(her/war)

Comments

Kontraktor Masih Lolos dari Jeratan Hukum

Dinamika Sospol Harus jadi Perhatian Serius