oleh

Kontraktor Masih Lolos dari Jeratan Hukum

PEKANBARU (HR)-Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas dakwaan perkara dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau ke pengadilan. Dalam surat dakwaan, terdapat dua tersangka yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara pihak rekanan, untuk sementara masih lolos dari jeratan hukum. Dua calon terdakwa itu adalah Mislan saat itu menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dispora Riau sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan tersebut.

Lalu, Abdul Haris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kedua pesakitan itu dititipan di Rumah Tahanan Negera (Rutan) Klas IIB Sialang Bungkuk. Tak adanya nama kontraktor di daftar orang yang turut bertanggung jawab dalam perkara rasuah tersebut, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Subekhan, memberikan penjelasannya.

Dijelaskannya, dalam suatu tindak pidana korupsi tentunya diawali dari adanya mens rea atau niat jahat dari pelakunya. Terkait mens rea itu, lebih lanjut diterangkan Subekhan. “Hasil penyidikan dulu itu, karena (pekerjaan) ini sifatnya PL (Penunjukan Langsung,red), kecil-kecil. Kemudian surat perjanjian yang dibuat antara PPK dengan para kontraktor ini yang jumlahnya 90-an orang, itu dibuat dibelakangan,” terang Subekhan kepada Haluan Riau, Kamis (14/3).

Karena tidak ada kontrak di awal, lanjutnya, pihak rekanan bekerja hanya berdasarkan perintah dari PPK saja. “Namanya dikasi pekejaan, maka dikerjakan lah (sama kontraktor),” sebut Subekhan.
Setelah kontraktor bekerja, tentunya mereka meminta bayaran. Untuk itu dibutuhkanlah persyaratan administrasi, salah satunya berupa kontrak kerja. “Kontrak itu dibikin belakangan. Item pekerjaan apa?Ini lah yang kemudian menjadi temuan BPK. Kontraktor sebagian besar telah mengembalikan,” lanjutnya.

Melihat penjelasan di atas, menurut penyidik saat itu kurang adil jika kontraktor juga diseret sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara itu. “Dia (kontraktor,red) mau bertanggungjawab. Dia sudah menyerahkan, menyetorkan (ke kas negara). Sehingga tidak diproses lebih lanjut,” imbuh Aspidsus.

Kendati demikian, Subekhan menegaskan perkara ini bisa berkembang, dengan menetapkan tersangka yang lain. Itu tentu saja berdasarkan fakta yang muncul saat persidangan terhadap Mislan dan Abdul Haris nantinya.

“Kita akan melihat semua. Kalau di persidangan nanti ditemukan lain, tentu akan kita kejar. Misalnya kerjasama itu terjadi awal-awal waktu antara PPK sama kontraktor. Berarti kerjasamanya utuh. Bukan seperti apa yang dijelaskan saat penyidikan,” pungkas Subekhan..(dod)

Comments

News Feed