in , ,

Nofrizal Duga Siluman, Syahril: Agenda Pemerintah

Kisruh Kegiatan Sosialisasi Perda Kota Pekanbaru

PEKANBARU (HR)-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Daerah dan Produk Hukum Daerah Kota Pekanbaru yang digelar Ketua DPRD Pekanbaru Sahril menelan anggaran mencapai Rp4,9 miliar. Uang miliaran rupiah ini diduga siluman, karena tidak pernah direncanakan dan dibahas sebelumnya di DPRD Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, Kamis (21/3). Dikatakan dia, anggaran kegiatan tersebut berada di Sekretariat DPRD Pekanbaru. “Kami tidak pernah dilibatkan di situ. Tidak pernah dibawa bicara. Kalau dibawa bicara itu, resmi ya? Bukan ngobrol-ngobrol gitu,” ujar Nofrizal.

Mengingat tidak pernah membahas mengenai anggaran kegiatan itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pihak-pihak yang dilibatkan.

“Kita kan gak tahu (pihak-pihak yang dilibatkan). Kalau dia (Sahril, red) turun berapa orang itu, kapasitasnya apa? Kita kan gak tahu. Kalau di DPRD itu kan harus dibicarakan, kegiatannya apa? Termasuk kegiatan di sekretariat,” lanjutnya.

Dirinya, lanjut Nofrizal, pernah menanyakan hal ini ke Sekretaris DPRD Pekanbaru, Alek Kurniawan. Saat itu, Alek mengatakan anggaran itu merupakan dana aspirasi. “Sosialisasi ini tidak pernah direncanakan. Tiba-tiba muncul anggaran sebesar itu, kan kita kaget. Pernah dulu kami tanya ke Sekwan, katanya itu anggaran aspirasi. Aspirasi Siapa? Mana ada aspirasi di kegiatan Sekwan,” sebut dia.

Tentu ini sangat disesalkannya. Apalagi, katanya, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mengalami defisit anggaran. Dalam kondisi itu, ada kegiatan yang tak jelas asal usulnya.
“Ini jadi pertanyaan besar. Di saat kita lagi defisit anggaran. (Ketua) RT RW belum dibayar, insentif-insentif gak dibayar, lampu jalan belum dibayar, guru-guru lagi demo, tiba-tiba DPRD buat kegiatan sosialisasi bagi-bagi uang. Sasarannya gak jelas. Tujuannya apa? Pemirsanya siapa? Outputnya apa? Kita kan gak tahu,” sesal Nofrizal.

Menurutnya, hal ini kental dengan aroma politis. Dimana ada kegiatan tak jelas yang diwarnai dengan bagi-bagi uang jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). “Ini sangat berbahaya. Apalagi ini jelang-jelang pemilihan umum. Ini diselewengkan nanti. Ini digunakan untuk kampanye terselubung,” katanya.

Terkait hal itu, Nofrizal mengatakan Fraksi PAN DPRD Pekanbaru telah melayangkan surat ke Ketua DPRD Pekanbaru, Sahril. Dalam surat tertanggal 18 Maret 2019 itu, Fraksi PAN meminta kegiatan sosialisasi itu ditunda dulu, hingga selesainya pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

Terpisah, Ketua DPRD Pekanbaru Sahril, mengakui bahwa DPRD bersama Pemko Pekanbaru melaksanakan Sosialisasi Perda di Jalan Lokan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.
“Ada dua sosialisasi Perda yang kita laksanakan, yaitu Perda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Perda Tenaga Kerja Lokal Kota Pekanbaru. Acara ini adalah agenda pemerintah, yakni DPRD Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru, yang sudah teragendakan sejak lama,” kata Sahril, seraya mengatakan, dalam acara kemarin tidak ada atribut atau alat peraga kampanye ataupun ajakan-ajakan untuk memilih.

Dijelaskan, dalam acara sosialisasi tersebut hadir segenap pejabat terkait Pemko di antaranya perwakilan Kabag Hukum, Bappeda, Disnaker Pekanbaru, serta beberapa pejabat unsur Muspida kecamatan lainnya.

Sementara dari pihak DPRD Pekanbaru yang hadir yakni Sekretariat DPRD, dirinya Ketua DPRD Pekanbaru, Ketua Bapemperda DPRD Pekanbaru Arbi, anggota DPRD Herwan Nasri, Ketua Komisi IV Roni Amriel SH MH. Untuk anggota DPRD Pekanbaru lainnya, sudah diundang bahkan dibahas saat rapat Banmus, namun mereka tidak datang, karena ada agenda lainnya.

“Jadi kalau dikatakan pihak pelapor agendanya agenda kampanye itu salah besar. Saya tegaskan lagi bahwa agenda itu agenda pemerintah yang dibenarkan aturan dan terjadwal sesuai rencana. Semua murni sosialisasi peraturan daerah yang juga merupakan hak masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui peraturan-peraturan daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” paparnya.

Saat disinggung adanya tudingan yang mengatakan ada bagi-bagi uang saat acara tersebut, Ketua DPD II Partai Golkar Pekanbaru ini tidak membantahnya. Namun uang yang diberikan kepada masyarakat yang hadir, sesuai dengan nomenklatur dan DPA APBD Pekanbaru 2019.

“Semuanya di DPA itu jelas. Uang yang diberikan itu sebesar Rp100 ribu per orang untuk transportasi dan uang makan. Uang itu bukan uang kampanye politik, tapi Sosialisasi dua Perda Kota Pekanbaru. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar di sana. Kami tekan kan lagi, acara kemarin acara pemerintah bersama lembaga DPRD. Bukan acara kampanye partai,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan telah mengetahui jika permasalahan ini telah dilaporkan ke Bawaslu. Siapa sebenarnya sosok pelapor tersebut, Sahril tidak mau berkomentar banyak. Namun pihaknya berjanji akan melaporkan balik si pelapor, terkait ikhwal ini dalam waktu dekat. “Karena saya menilai ini ada unsur pidana, pencemaran nama baik,” pungkas Sahril.(dod)

Comments

Asri Auzar bakal Gantikan Dedet?

Gubri Minta OPD Punya Rencana Strategis