in ,

PT SLS Diduga Salahi Aturan Penanaman Sawit dan Limbah

Anggota DPRD Riau Asri Auzar (internet)

PEKANBARU (HR)-Pengelolaan limbah oleh PT Sari Lembah Subur (SLS) dinilai menyalahi aturan. Disinyalir, perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit itu juga menyalahi ketentuan lainnya.

Itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar, Kamis (28/3). Asri merupakan salah satu anggota Dewan yang turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten perusahaan, PT SLS dan PT Adei Plantation, belum lama ini.

“Itu, (limbah) PT SLS itu, betul betul mencemarkan lingkungan. Baunya menyengat, pabriknya sangat kotor,” ungkap Ketua DPD Partai Demokrat Riau itu.

Itu tentunya, kata Asri, tidak sesuai dengan standar limbah yang ditentukan ditetapkan pemerintah. “Kita akan naikkan juga itu, masalah limbahnya itu,” sebut Asri.

Selain itu, dugaan penyimpangan lain yang dilakukan perusahaan tersebut, lanjutnya, adalah menanam kelapa sawit di tepi sungai. Itu menurutnya, juga menyalahi aturan yang ada. “Kita akan usut setuntas-tuntasnya persoalan ini,” yakin Asri.

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap izin-izin perusahaan. Tidak hanya untuk PT SLS dan PT Adei, ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh perusahaan yang ada di Bumi Lancang Kuning ini.

“Jadi kita dalam bekerja ini masalahnya step by step. Kita tidak mencampur adukkan,” imbuh Asri yang diyakini tak lama lagi akan menjabat Wakil Ketua DPRD Riau itu.

“Masalah ODOL, itu urusan Dishub dan kepolisian. Masalah lingkungan hidup, itu masalah kita. Kebetulan kita itu yang menanganinya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau. Kita akan suruh tim turun di kedua perusahaan ini. Nanti kami akan periksa izin mereka,” tandas Asri Auzar.

Sebelumnya, Zico Basko yang juga turut dalam sidak itu, mendukung kegiatan yang dilakukan DPRD Riau. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tanggung jawab dan fungsi Dewan, di antaranya melakukan pengawasan.

“Setidaknya penegakan dan penindakan ini dapat menjadi motivasi dan efek jera bagi para pelanggar hukum yang ada. Sebaliknya bagi pemerintah daerah akan dapat berdampak positif karena akan ada peningkatan dalam penerimaan setoran PAD-nya,” kata Ketua Umum (Ketum) Ikatan Pemuda Minang Riau (IPMR) Provinsi Riau itu.(dod)

Comments

Suhardiman Amby : Yang Melanggar, Kita Sikat Semua

New Paragon Serahkan Bantuan untuk Angga Maulana