oleh

Desak Dewan Gunakan Hak Interpelasi

PEKANBARU(HR)- Ratusan guru yang tergabung dalam forum guru sertifikasi Pekanbaru, kembali turun ke jalan, menuntut pengembalian hak Tunjangan Profesi Pendidik yang dihapus Pemko Pekanbaru sejak Januari 2019.

Berbeda dari aksi yang telah dilaksanakan sebelumnya, kali ini, Senin (8/4), lokasi demo fokus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru.

Massa ingin bertemu Ketua DPRD Pekanbaru, Syahril, dan meminta Dewan menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Pekanbaru, Firdaus, agar Wako mau menemui mereka (para guru) lagi untuk menyelesaikan persoalan TPP tersebut.

“Kami akan tunggu sampai pukul 18.00 WIB hari ini, kami sudah lelah berbulan-bulan seperti ini tanpa kejelasan Wako seperti main kucing-kucingan terhadap kami,” ucap salah seorang koordinator aksi, Raja Ira.

Ira, menjelaskan, kemarin para guru sertifikasi sudah bertemu dengan Komisi III DPRD, menggelar rapat dengar pendapat. Namun, menurutnya, utusan dari Pemko tak ada yang benar-benar bisa memutuskan terkait TPP.

Bahkan, di saat guru menuntut keadilan, Pemko malah mengeluarkan semua Undang-undang. Namun, setelah ditelusuri itu sudah tidak bisa dipakai.

“Karena itulah kami harap DPRD Pekanbaru memanggil Walikota hari ini juga, karena kepada bapak lah kami akan mengadu,” pinta Ira dalam orasi.

Lebih kurang selama satu jam meneriakkan orasi, akhirnya para guru ditemui Ketua DPRD Pekanbaru Syahril. Beliau didampingi Ketua Komisi III, Zulfan Hafiz.

“DPRD tidak bisa serta merta begitu saja mengeluarkan hak interpelasi kepada Walikota. Kita harus lakukan tahapan- tahapan dan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang,” terang Syahril.
Permintaan para guru sertifikasi kata Syahril, juga harus dirapatkan dulu. Bersama dinas terkait dan komisi III yang menbidangi persoalan itu.

” Sejauh ini belum ada laporan dari Komisi III kepada saya, artinya mereka belum selesai bekerja merumuskan masalah ini. Untuk itu kita berharap kepada para guru agar beri waktu kami rapatkan dulu dengan dinas terkait dan juga para perwakilan guru,” kata Syahril.

Sebab, kalau main panggil begitu saja tanpa prosedur, percuma. Walikota juga berhak tidak datang kalau pemanggilan tidak melalui mekanisme yang diatur Undang-undang.

Usai menjelaskan terkait persoalan, Syahril, mengajak beberapa orang perwakilan guru sertifikasi untuk mengikuti rapat didampingi Ketua Komisi III, Zulfan Hafis, merumuskan masalah TPP tersebut.

Harus Tertulis

Walikota Pekanbaru, Firdaus, dikonfirmasi terkait pernyataan guru sertifikasi yang menyebut, tak ada satu pun pihak Kementerian yang melarang pemberian TPP, mengatakan, yang namanya regulasi harus tertulis.

“Dari awal kita sudah bilang yang namanya regulasi, ya, regulasi. Harus tertulis, tak bisa katanya-katanya. Walaupun para guru kemarin sudah diskusi tapi tak bisa dijadikan dasar. Dan juga pejabat yang menerima kemarin itu esselon II, III, menyampaikan, akan membalas persoalan itu secara tertulis. Artinya yang harus menandatangani itu pejabat berkompeten. Tak bisa katanya. Kita tunggu tertulislah,” singkat Wako, usai monitoring pelaksanaan UAM-DTA TA 2018/2019, di MDTA NURUSSALAM, Jalan Taman Sari, Senin (8/4).(her).

Comments

News Feed